Dugaan Oplosan BBM di Pertamina: Ahok Ungkap Kekhawatiran Publik dan Polemik Kepercayaan

Saat ditanya mengenai dugaan oplosan Ron 90 yang dijual sebagai Ron 92, Ahok mengaku terkejut.

"Tidak pernah terpikir mereka berani mencampur seperti itu. Luar biasa nekat," ujarnya.

Ahok menduga skandal ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melibatkan banyak pihak, termasuk oknum di Kementerian ESDM, SKK Migas, hingga BPK.

"Kalau ini benar, artinya sudah terjadi sejak lama. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, mungkin saja ada oknum di ESDM, SKK Migas, bahkan BPK yang terlibat," kata Ahok.

Ahok menduga permainan oplosan ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya dari dalam Pertamina, tetapi juga pihak-pihak berpengaruh di pemerintahan.

"Kalau tidak ada pihak berkuasa yang terlibat, sulit rasanya praktik seperti ini bisa berlangsung lama," tegasnya.

Baca Juga

Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Menko Airlangga: Anggaran Masih Ada

Ahok juga mengkritik pengadaan BBM yang dinilainya tidak transparan sehingga membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Ia bahkan menantang aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan dalam pengadaan BBM.

"Kalau ada yang menarik tunai dalam jumlah besar, coba telusuri alirannya. Berani tidak?" sindir Ahok.

Kritik terhadap Sistem Pertamina

Selain mengungkap dugaan skandal oplosan, Ahok juga mengkritik sistem pengadaan di Pertamina yang menurutnya kurang transparan. Ia mempertanyakan keputusan impor minyak mentah yang seharusnya bisa diminimalisir dengan membeli seluruh produksi minyak mentah dalam negeri.

Ahok mengusulkan agar seluruh pengadaan minyak mentah dilakukan secara digital dan transparan. Ia juga menyarankan agar Pertamina memiliki kawasan berikat di Pulau Nipah untuk menyimpan stok minyak mentah hingga 1-2 tahun ke depan, sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor saat terjadi krisis global.

Ahok secara tegas menyebut bahwa akar masalah energi di Indonesia adalah korupsi yang masih terjadi secara sistemik.

"Masalah terbesar bangsa ini adalah korupsi. Solusinya adalah transparansi dan digitalisasi," tegasnya.

Ia menyoroti bagaimana sistem impor BBM dan pengadaan energi di Indonesia sangat rentan terhadap praktik korupsi akibat minimnya transparansi. Ahok menyatakan bahwa digitalisasi dan transparansi dalam pengadaan energi menjadi kunci utama untuk menutup celah korupsi.

Pernyataan Ahok memicu perbincangan publik dan membuka wacana mengenai perlunya reformasi dalam sistem pengadaan energi di Indonesia. Ahok mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem yang dinilainya masih lemah dan tidak transparan, terutama dalam pengadaan BBM dan impor minyak mentah.