Dugaan Oplosan BBM di Pertamina: Ahok Ungkap Kekhawatiran Publik dan Polemik Kepercayaan

Jakarta, tvOnenews.com - Isu dugaan oplosan Pertamax kembali menjadi perhatian publik. PT Pertamina menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. 

Kasus ini melibatkan praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), di mana Pertalite (RON 90) diduga dicampur dan dijual sebagai Pertamax (RON 92), yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun.

Kejaksaan Agung mengklaim memiliki bukti kuat, sementara Pertamina terus membantah tudingan tersebut. 

Di tengah polemik ini, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Komisaris Utama Pertamina, angkat bicara dalam sebuah wawancara yang penuh dengan pernyataan tegas dan kritik terhadap tata kelola energi nasional.

Ahok menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak isu oplosan Pertamax terhadap kepercayaan masyarakat. 

Menurutnya, persepsi publik bisa mengarah pada anggapan bahwa seluruh SPBU Pertamina menjual bahan bakar oplosan, yang pada akhirnya dapat merusak citra perusahaan pelat merah tersebut.

Baca Juga

Perdana di INACRAFT 2026, UMKM Binaan Pertamina Cetak Transaksi Rp10,4 Miliar Lewat Produk Unggulan

"Saya khawatir ada pihak-pihak yang ingin menguasai pasar SPBU di Indonesia, termasuk merek-merek asing yang mungkin melihat ini sebagai peluang," ujar Ahok.

Ahok mengisyaratkan bahwa isu ini bisa saja digunakan untuk menggoyang dominasi Pertamina di pasar bahan bakar dalam negeri. Ia meyakini para pemilik SPBU tidak akan berani menjual Pertamax oplosan dengan Pertalite karena risiko sanksi pidana yang berat. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk merusak reputasi Pertamina.

Ahok juga menyoroti mekanisme impor BBM yang menurutnya kurang transparan. Ia mengungkapkan bahwa Pertamina terpaksa mengimpor BBM karena kapasitas kilang dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Namun, ia mempertanyakan keputusan untuk melakukan tender impor setiap tiga bulan dengan alasan menghindari monopoli.

"Kenapa tidak gunakan e-katalog LKPP seperti yang pernah saya terapkan di Jakarta? Dengan begitu, prosesnya bisa lebih transparan dan tidak ada monopoli," kritik Ahok.

Ia juga mengusulkan agar harga minyak mentah Indonesia diumumkan secara terbuka ke seluruh dunia sehingga Pertamina dapat membeli dari siapa saja yang menawarkan harga lebih murah dari Indonesia Crude Price (ICP).