Tujuh Sektor Industri Dapat Insentif Harga Gas, Waketum Kadin Indonesia Saleh HusinSambut Positif Skema Baru HGBT

Insentif Diperluas

Lebih lanjut Saleh Husin berharap agar pemerintah memperluas sektor industri penerima insentif dalam skema HGBT tersebut. Dia menyoroti beberapa sektor industri yang sebenarnya juga terdampak biaya energi tinggi dan berorientasi ekspor yang layak mendapat insentif.

“Misal (industri) makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tektil sehingga produk dari industri dalam negeri kita mempunyai daya saing yang kuat, di samping itu perlu diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies,” jelasnya.

Dengan berbagai langkah pemberian insentif ini, Saleh Husin mengaku industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya.

"Jadi dengan langkah ini , industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah , khususnya dari China, ASEAN dan negara lainnya serta dengan sendirinya industri dalam negeri dapat tumbuh berkembang sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat lebih mudah tercapai,” kata Saleh Husin.

Baca Juga

Bawa Pesan Penting untuk Buruh, Kepala KSP Listyo Sigit: Kita Bisa Jadi Negara Industri Maju

Insenstif Sesuai Arahan

Sebelumnya dalam penjelasan mengenai skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan tujuannya untuk memperkuat daya saing industri dan efisiensi anggaran negara.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar USD7 per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar USD6,5 per MMBTU," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran USD6,75 - 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat. (hsb)