Prabowo Setuju Keran Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi Dibuka Lagi, Waketum Kadin: Ini Langkah yang Tepat!

Jakarta, tvOnenews.com - Kadin Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

"Kita sudah mendapatkan momentum untuk mengakhiri moratorium yang sudah diberlakukan lebih dari satu dasawarsa," ujar Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Penempatan, Pelatihan, Perlindungan dan Pasca-Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kadin Indonesia, Nofel Saleh Hilabi, pada Sabtu (15/03/2025).

Nofel merespons positif rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali pengiriman PMI secara legal ke Arab Saudi, yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar melalui remitansi.

Moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi pertama kali diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011, sebagai respons terhadap kasus eksekusi mati TKI tanpa pemberitahuan.

Kebijakan ini juga dipicu oleh banyaknya laporan kasus kekerasan terhadap pekerja migran. Pemerintah kemudian memperluas cakupan moratorium pada tahun 2015 dengan melarang pengiriman tenaga kerja domestik ke 19 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.

Sejalan dengan rencana pencabutan moratorium, Kadin Indonesia akan bersinergi dengan Kementerian P2MI untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang akan ditempatkan di berbagai negara tujuan.

Baca Juga

Prabowo Siap Kendalikan Devisa Ekspor, Airlangga Ungkap Aturan Baru Siap Berlaku 1 Juni

"Kadin memberikan dukungan penuh terhadap pencabutan moratorium ini, sebagai langkah yang tepat dari Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian P2MI," tegas Nofel.

Ia juga menekankan bahwa rencana pencabutan moratorium ini bertepatan dengan modernisasi yang sedang berlangsung di Arab Saudi, baik dari segi budaya maupun digitalisasi pengawasan pekerja migran.

Salah satu momentum penting lainnya adalah penerapan sistem pengawasan terpadu atau one gate system oleh pemerintah Arab Saudi, yang didukung oleh digitalisasi. 

Sistem ini memungkinkan perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja migran. Nofel memberikan contoh, jika seorang majikan di Arab Saudi tidak membayar gaji pekerja migran, ia tidak akan dapat memperoleh bantuan pekerja migran di masa mendatang.

Perusahaan penyedia pekerja migran yang terlibat juga akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara izin operasional. Perpindahan tempat kerja oleh pekerja migran juga dapat dipantau secara real-time melalui sistem monitoring.

"Dan ada pertukaran data antara pemerintah Timur Tengah dan Indonesia, termasuk Kadin," pungkas dia. (nba)