Mensesneg: CPNS Diangkat Juni 2025, PPPK Menyusul Oktober!

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mengumumkan percepatan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dilantik paling lambat pada Juni 2025. Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijadwalkan diangkat pada Oktober 2025.

“Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025. Sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3).

Ia pun meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti penyelesaian pengangkatan CASN dan PPPK ini sesuai kesiapan masing-masing.

“Kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk agar segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan sebagaimana yang tadi kami sebutkan di poin pertama,” ungkap Prasetyo.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa pengangkatan CPNS formasi 2024 awalnya dijadwalkan pada Oktober 2025, sedangkan PPPK akan diangkat pada Maret 2026. Hal ini diputuskan dalam rapat bersama Kementerian PAN-RB dan BKN pada 5 Maret 2025.

Baca Juga

Atasi Kekurangan 561 Ribu Pengajar, Pemerintah Buka Penerimaan CPNS Guru pada 2027

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menjelaskan bahwa langkah percepatan ini diambil untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara sistematis.

“Ada lima poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” kata Bahtra, Kamis (6/3).

Selain itu, DPR meminta Kementerian PAN-RB untuk melarang kepala daerah periode 2025–2030 melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dalam bentuk apa pun.

Senada dengan itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa seleksi CASN 2024 telah dirancang untuk mendukung penyelesaian tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi.

“Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” ujar Rini.