Bukan Hanya Menko dan Menkeu, Presiden juga Minta Ketua LPS Sampaikan Kondisi Ekonomi RI: Agar Lebih Riil

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto turut mengundang Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Sidang Kabinet Paripurna ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/3/2025).

Selain dihadiri oleh para Menteri dan Kepala Badan, Prabowo juga mengundang Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DEN, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Ketua LPS dalam sidang.

LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan memelihara stabilitas sistem perbankan.

Presiden Prabowo sendiri tampaknya ingin menguatkan peran LPS untuk turut serta lebih jauh dalam upaya pemerintah mendorong perekonomian nasional dalam lima tahun ke depan.

"Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini saya yakin bisa kita kerjakan," ujar Prabowo Subianto.

Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prabowo dalam sidang tersebut juga turut meminta Ketua LPS untuk menyampaikan gambaran ekonomi Indonesia secara riil.

Baca Juga

Purbaya Kucurkan Belanja Negara Rp809 Triliun di Awal 2026 demi Dongkrak Konsumsi dan Investasi

Apa yang disampaikan oleh Ketua LPS ini tentu akan memberikan paradigma yang lebih luas kepada Presiden mengenai kondisi ekonomi, terutama di sektor keuangan.

"Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, kemudian mungkin Menteri Sosial akan sedikit kasih penjelasan singkat. Termasuk juga saya minta Ketua LPS menyampaikan kondisi ekonomi secara umum. Sehingga kita dapat gambaran riil apa yang telah kita kerjakan," ujar Prabowo.

"Dan kita akan nanti dapat bayangan betapa besar upaya bangsa Indonesia untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya," ujarnya.

Prabowo akan Bangun 75 Ribu Koperasi Desa

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun 75 ribu koperasi desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Koperasi itu nantinya akan difokuskan pada sektor pertanian, perikanan, hingga sektor-sektor strategis lainnya yang berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat.

“Kita akan bentuk 75.000 koperasi desa berbasis pertanian, nelayan, dan ada berbasis-basis lain,” ujar Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa keberadaan koperasi desa ini bertujuan untuk mempercepat pergerakan ekonomi di tingkat desa dan memberikan dampak yang lebih luas bagi rakyat kecil.