Bulog Wajib Serap Panen Petani Tanpa Batas: DPR Soroti Kepastian Kebijakan

Jakarta, tvOnenews.com - Menjelang panen raya, Komisi IV DPR meminta Bulog untuk menyerap hasil panen petani tanpa batasan kualitas maupun kuantitas.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan pembelian gabah dan beras oleh Bulog dengan harga yang telah ditetapkan.

Presiden telah menentukan harga beli, yakni Rp6.500 per kilogram untuk gabah dan Rp12.000 per kilogram untuk beras, tanpa pembatasan kualitas.

Namun, di lapangan, belum ada kejelasan mengenai pola penyerapan yang akan dilakukan oleh Bulog, yang membuat petani khawatir akan kelangsungan hasil panen mereka.

Kekhawatiran Petani Menjelang Panen Raya

Panen raya yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Maret hingga April 2025 seharusnya menjadi momentum bagi petani untuk menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Namun, ketidakjelasan mekanisme penyerapan gabah dan beras oleh Bulog menimbulkan keresahan. Alex menyoroti bahwa tanpa batasan pembelian, seharusnya Bulog bisa menjadi jaminan bagi petani agar hasil panennya terserap optimal.

Baca Juga

Masuk Masa Penyusunan, Ini Kategori Individu yang Diizinkan Dwi Kewarganegaraan

Saat ini, Bulog memiliki target menyerap cadangan beras hingga tiga juta ton dengan dukungan anggaran sebesar Rp16,6 triliun. Jika stok dianggap belum mencukupi, Bulog juga diperintahkan untuk memanfaatkan pinjaman dari perbankan guna memenuhi kebutuhan serapan beras dalam negeri.

Peran Bulog sebagai Jaminan Stabilitas Harga

Keputusan pemerintah untuk membeli gabah seharga Rp6.500 per kilogram mendapat apresiasi dari DPR. Namun, Alex menegaskan bahwa kebijakan ini harus berjalan secara efektif di lapangan agar tidak hanya menjadi keputusan di atas kertas. Ketika panen raya berlangsung, harga gabah dan beras cenderung turun, sehingga Bulog harus hadir sebagai pembeli utama bagi petani.

“Ketika harga panen turun, Bulog seharusnya menjadi tumpuan utama bagi petani dalam menjual hasil panennya. Jangan sampai mereka justru kecewa karena tidak adanya kejelasan dalam mekanisme penyerapan,” ujar Alex.

Urgensi Transparansi dan Kejelasan Mekanisme Penyerapan

Sebagai langkah nyata, Bulog perlu menyampaikan kejelasan mengenai teknis pembelian gabah dan beras kepada publik. Dengan demikian, petani dapat memperoleh kepastian bahwa hasil panennya tidak akan sia-sia dan bisa terserap dengan harga yang wajar.

DPR meminta agar kebijakan ini segera dijabarkan secara konkret di lapangan. Selain itu, Bulog diminta untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah serta pihak terkait agar penyerapan hasil panen petani bisa dilakukan dengan optimal dan tanpa hambatan.

Dengan adanya langkah konkret dan kepastian kebijakan, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat, sementara stabilitas harga beras di pasar tetap terjaga. Kini, giliran Bulog untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berjalan demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. (ant/nsp)