Tukang Pos akan Demo Besar! BUMN PosIND Dituding Lakukan Eksploitasi Mitra, Buruh Ungkap Borok Pos Indonesia: BPJS Saja Tak Didaftarkan

Jakarta, tvOnenews.com - Belasan ribu pekerja mitra PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND mengancam akan melakukan aksi demo atau unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) yang menampung aspirasi Serikat Pekerja Mitra Pos Indonesia (SPMPI), Senin, 24 Maret 2025.

Ancaman demo besar itu mencuat karena PosIND dianggap melakukan praktik hubungan kerja yang eksploitatif terhadap pekerjanya yang berstatus 'Mitra Pos'.

KSPI mencatat ada sekitar 11 ribu sampai 15 ribu karyawan mitra BUMN PosIND di seluruh Indonesia yang selama ini ternyata tidak memiliki kepastian kerja.

Bahkan, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa sistem kerja mitra yang diberlakukan PT Pos Indonesia itu melanggar hukum.

Misalnya saja para juru antar atau kurir alias Tukang Pos yang bekerja secara langsung kepada PosIND. Mereka dikontrak secara mitra tanpa dipenuhi hak-hak dasarnya.

Baca Juga

Cath Lab RSUD Kota Tangerang Siap Layani Peserta BPJS

“Mereka tidak bekerja lewat aplikasi. Mereka bekerja langsung di kantor PT Pos wilayah setempat, memakai seragam resmi, mengerjakan pekerjaan yang sama dengan karyawan tetap PT Pos," ujar Said Iqbal, dikutip Selasa (25/5/2025). 

"Ini jelas hubungan kerja langsung. Tapi status mereka disebut mitra, tanpa hak-hak dasar sebagai pekerja. Ini pelanggaran yang orisinal, dan sangat serius,” imbuhnya.

Karyawan Mitra Hanya Dibayar per Paket

Said Iqbal membeberkan, hubungan kerja antara mitra pos dan PT Pos Indonesia telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut bahwa jika ada perintah kerja, upah, dan pengawasan langsung, maka itu adalah hubungan kerja formal.

Lebih parahnya, upah para mitra PosIND dinilai jauh dari kata layak.

Baik juru antar maupun mitra yang bertugas di loket, mereka hanya dibayar per paket dan bukan berdasarkan upah minimum.

“Sebelah kanan karyawan tetap PT Pos dengan gaji sesuai UMK. Sebelah kiri mitra pos dibayar per paket. Ini nyata-nyata penindasan yang dilegalkan oleh negara,” tegas Iqbal.