Sarankan Pemerintah Transparan Demi Keberlanjutan Ekonomi, Pengamat Uniar: Ini Soal Masa Depan Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair), Hardjuno Wiwoho, menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan ekonomi.

Menurutnya, keterbukaan pemerintah dalam mengelola ekonomi bisa menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan ke depan.

Tanpa transparansi, kebijakan yang diambil bisa menimbulkan ketidakpastian dan memperburuk kondisi ekonomi.  

“Kita harus mulai bicara jujur dan transparan. Ini soal masa depan negara. Harus ada solusi yang menyeluruh dan realistis,” kata Hardjuno dikutip daro Antara, Sabtu (29/3/2025).  

Ia menyoroti gejolak ekonomi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu indikatornya adalah pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, posisi rupiah saat ini yang hampir menyentuh angka krisis moneter 1998 belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya.  

Baca Juga

Kadin Rayu Investor Belarus, Indonesia Bukan Sekadar Pasar tapi Basis Produksi

Selain itu, Hardjuno juga menyoroti perkembangan BPI Danantara, lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah besar.

Ia berharap Danantara bisa berperan dalam membantu menutup utang pemerintah dan tidak sekadar menjadi entitas pengelola aset semata.  

Meski begitu, ia mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya melakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah.

Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini harus didukung dengan kebijakan strategis yang berkelanjutan, bukan hanya solusi jangka pendek.  

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengadakan dialog nasional untuk membahas utang negara, kebijakan fiskal, dan strategi ekonomi jangka panjang.  

Sementara itu, pemerintah mulai merancang anggaran untuk tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Rabu (26/3) guna membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026.  

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa pembahasan ini dilakukan sebagai bagian dari siklus penyusunan APBN 2026.  

Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF adalah dokumen resmi yang berisi gambaran dan skenario kebijakan ekonomi serta fiskal.

Dokumen ini digunakan sebagai bahan diskusi awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).  

Penyusunan KEM PPKF juga menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang jelas, diharapkan kondisi ekonomi Indonesia bisa lebih stabil dan berkelanjutan. (ant/rpi)