Kabar Buruk untuk Buruh! Badai PHK Gelombang Kedua setelah Lebaran Mengintai 50 Ribu Pekerja, Pemerintah Harus Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar tak mengenakkan nasib buruh di tengah gejolak ekonomi kembali diungkap oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa akan ada badai pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua yang diperkirakan terjadi setelah Lebaran ini.

Padahal, Indonesia telah mengalami gelombang pertama PHK yang cukup besar di tiga bulan pertama tahun 2025.

Berdasarkan catatan Litbang KSPI dan Partai Buruh, ada sebanyak 60 ribu buruh yang telah menjadi korban PHK di lebih dari 50 perusahaan sepanjang Januari sampai Maret 2025.

Kini, kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh menyebut diperkirakan akan ada tambahan 50 ribu buruh yang bakal kena PHK dalam tiga bulan setelah diberlakukannya tarif baru dari Amerika Serikat (AS).

“Negara ini tengah menghadapi gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait kenaikan tarif barang masuk ke Negeri Paman Sam,” kata Said Iqbal dilansir dari keterangan resmi, Senin (7/4/2025).

Baca Juga

Soroti RUU Ciptaker, Kapolri Dukung Dialog Buruh dan Pengusaha untuk Cari Titik Temu

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Tarif masuk sebesar 32% untuk RI membuat barang produksi Indonesia akan menjadi lebih mahal di pasar Amerika. Konsekuensinya, permintaan akan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK. Bahkan, bukan tidak mungkin jika beberapa perusahaan akan memilih menutup operasionalnya.

“Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan makanan-minuman umumnya adalah milik investor asing, bukan domestik. Karena itu, jika situasi ekonomi tidak menguntungkan, investor asing dengan mudah bisa memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah dari Amerika,” ujar Said Iqbal.

“Sebagai contoh, sektor tekstil kemungkinan akan pindah ke Bangladesh, India, atau Sri Lanka yang tidak terkena kebijakan tarif dari AS,” imbuhnya.

Namun tidak semua investor asing akan hengkang. Investor dari Taiwan, Korea, dan Hongkong, yang selama ini mendominasi sektor tekstil di Indonesia, mungkin akan tetap memproduksi di Indonesia, tetapi dengan brand atau merk dari negara lain seperti Sri Lanka.