Presiden Prabowo Potong Anggaran, Bangun Sekolah: Jurus Prabowo Lawan Korupsi dan Putus Rantai Kemiskinan

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis nasional, termasuk Pemimpin Redaksi tvOne Lalumara Satriawangsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik kebijakan efisiensi besar-besaran pada awal pemerintahannya. Wawancara ini tayang pada Senin, 7 April 2025, dan berlangsung selama tiga setengah jam di Hambalang.

Prabowo menanggapi pertanyaan soal dampak realokasi anggaran belanja modal dan barang sebesar Rp300 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi. "Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi nanti akan kita kejar," ujarnya. 

Menurutnya, penghematan itu justru ditujukan untuk menutup celah kebocoran anggaran, utamanya akibat praktik korupsi kecil, menengah, hingga besar.

"Yang kita hemat itu adalah hal-hal yang kita sudah yakin akan hangus oleh korupsi," tegas Prabowo. 

Salah satu contoh konkret yang ia soroti adalah pengeluaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak esensial. "Kalau yang perlu, harus. Tapi kalau cuma studi banding ini-itu, come on. Kita bisa hemat puluhan triliun," jelasnya.

Presiden mengungkap, penghematan perjalanan dinas bisa mencapai Rp22 triliun. "Dengan Rp22 triliun itu, kita bisa memperbaiki 19 ribu sekolah," lanjutnya. 

Baca Juga

Performa BUMN di Bawah Danantara Jadi Bukti Kinerja Positif Pemerintahan Prabowo

Dari sinilah kemudian muncul salah satu program prioritas barunya: pembangunan 200 Sekolah Rakyat Berasrama atau boarding school dari SD hingga SMA, khusus bagi masyarakat dari golongan ekonomi terbawah.

"Ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Apalagi cucunya," kata Prabowo dengan nada tegas. 

Ia menjelaskan, dengan menyekolahkan anak dari keluarga miskin dalam sistem pendidikan berasrama, mereka bisa mendapat makanan tiga kali sehari, lingkungan disiplin, dan pendidikan yang membangun rasa percaya diri.

"Masa depanmu tidak boleh patah oleh keadaan," ujarnya. 

Ia menekankan perlunya intervensi negara yang ambisius namun terukur. "Kadang-kadang kita harus agak-agak nekat," ungkap Prabowo, seraya menyinggung bahwa pembangunan sekolah ini dilakukan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Pemda diminta menyediakan lahan minimal 5 hektare, idealnya 20 hektare.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung budaya birokrasi yang sarat seremoni. Ia menyebutkan efisiensi perlu dilakukan bahkan untuk hal-hal seperti ulang tahun instansi.