BPH Migas Desak Percepatan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai, Pasokan BBM Bengkulu Terganggu

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk segera mempercepat proses revitalisasi serta pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Hal ini menyusul gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) akibat pendangkalan jalur masuk ke dermaga.

Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady, menuturkan bahwa pihaknya telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk mendorong percepatan revitalisasi pelabuhan strategis tersebut.

"Pendangkalan ini menjadi perhatian khusus selama pelaksanaan Posko Nasional Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1446 H karena menyebabkan terganggunya pasokan BBM ke terminal Pulau Baai," ujar Sentot, Jumat (11/4).

Pasokan Dialihkan ke Tiga Terminal

PT Pertamina Patra Niaga langsung melakukan langkah mitigasi. Pelaksana Tugas Direktur Utama, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan bahwa pasokan BBM ke Bengkulu kini sementara waktu dialihkan ke tiga terminal: Teluk Kabung, Lubuk Linggau, dan Panjang.

"Kami memastikan ketersediaan BBM di Bengkulu tetap terjaga meskipun terjadi kendala teknis di Pelabuhan Pulau Baai. Ini bagian dari komitmen menjaga keamanan distribusi BBM, terutama menjelang Idul Fitri," jelas Ega.

Baca Juga

Percepat Pemulihan Layanan BBM di Bali, Pertamina Patra Niaga Kerahkan Berbagai Upaya

Pertamina juga mengerahkan tambahan armada mobil tangki guna memperkuat distribusi dari terminal alternatif ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh wilayah Bengkulu.

Revitalisasi Jadi Kebutuhan Mendesak

Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai bukan hanya mengganggu distribusi, tetapi juga menjadi hambatan logistik jangka panjang jika tidak segera ditangani. Revitalisasi pelabuhan dinilai krusial demi menjamin kelancaran distribusi energi ke wilayah barat Indonesia.

BPH Migas menilai pelabuhan ini berperan vital dalam suplai energi regional. Karena itu, semua pihak terkait diminta mempercepat proses pengerukan dan perbaikan fasilitas pelabuhan agar tidak lagi menjadi titik rawan distribusi BBM. (nsp)