Bangkrut Tapi Masih Beroperasi: Skandal Daging Babi Chuming Rugikan Investor AS

Sven-Michael Werner, mitra firma hukum Bird & Bird di Shanghai, menyebutkan bahwa dalam hukum China, perusahaan seharusnya tidak bisa beroperasi lagi setelah dilikuidasi. Namun dalam praktiknya, banyak celah yang dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk menghindari kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Jin Kun, investor asal China yang juga pemegang saham Chuming, menyatakan bahwa perusahaan menolak permintaan untuk membuka laporan keuangan meski pengadilan banding memerintahkannya. Ia bahkan melaporkan dugaan pelanggaran hukum ke kepolisian Dalian, namun ditolak karena kurangnya bukti.

Kepentingan Lokal Dianggap Mendominasi

Sejak lama, pengadilan di China kerap dinilai lebih berpihak pada kepentingan lokal. Hal ini membuat investor asing seperti Hill merasa tidak memiliki perlindungan hukum yang setara. "Pengadilan regional di China selalu memihak warga lokal dan mengabaikan hak pemegang saham dari AS," kata Hill.

Kasus lain juga menimpa Zhou Jianmin, mantan ketua Hunan United Real Estate Development, yang menyatakan bahwa perusahaannya sebenarnya masih memiliki aset lebih besar dari utang, tetapi tetap dinyatakan bangkrut oleh pengadilan berdasarkan laporan sepihak dari kreditur.

Harapan Akan Reformasi Hukum di China

Baca Juga

Mahkamah Agung AS Kandaskan Perintah Trump soal Pembatasaan Hak Kewarganegaraan

Dengan semakin banyaknya kasus kebangkrutan yang kontroversial, para investor mendesak pemerintah pusat China untuk bertindak. Mereka berharap ada reformasi sistem kepailitan guna melindungi hak kreditur dan pemegang saham, serta mencegah manipulasi hukum oleh perusahaan-perusahaan bermasalah.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang di China terkait temuan ini. (nsp)