Bangkrut Tapi Masih Beroperasi: Skandal Daging Babi Chuming Rugikan Investor AS

Jakarta, tvOnenews.com - Sebuah kasus unik dan mengejutkan menimpa perusahaan pengolahan daging babi asal China, Dalian Chuming Meat Processing.

Meskipun telah dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi oleh pengadilan China pada 2021, perusahaan ini masih ditemukan beroperasi dan menjual produk di pasar lokal.

Alan Hill, pensiunan eksekutif Apple asal Amerika Serikat yang berinvestasi sebesar 100.000 dolar AS di perusahaan tersebut melalui Energroup Holdings, merasa dirugikan. Ia berharap uang itu bisa menjadi warisan bagi anak-anaknya, namun kenyataan berbicara lain. "Saya merasa ditipu," ujarnya.

Chuming sempat dikenal luas karena memasok daging babi ke ritel besar seperti Walmart. Perusahaan juga tercatat meraih laba hingga 2016, meskipun tidak pernah membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Chuming Masih Produksi Setelah Dinyatakan Bangkrut

Kejutan terjadi pada pertengahan 2024 ketika Hill dan para pemegang saham lainnya mengetahui dari dokumen otoritas pengawas pangan China bahwa Chuming lolos inspeksi kesehatan dan keamanan pangan, dan produk bermerek Chuming masih beredar di pasaran. Bahkan, foto-foto yang dikaji Reuters menunjukkan produk tersebut dikemas sejak Mei 2024 dan dijual hingga November.

Baca Juga

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik 1 April, Isu Kenaikan Dipastikan Hoaks

Investigasi di lapangan menemukan adanya pabrik aktif di alamat lama Chuming di Dalian. Pabrik tersebut menggunakan nama baru, Dalian Chengsan Chuming Food Processing, namun tetap menampilkan logo Chuming. Pihak perusahaan tidak menanggapi pertanyaan soal keterkaitan dengan entitas sebelumnya.

Celah Hukum dan Dugaan Kebangkrutan Palsu

Sejumlah investor menuding Chuming menyalahgunakan proses kepailitan. Perusahaan diduga tidak meminta persetujuan pemegang saham saat mengajukan kebangkrutan, menolak membuka laporan keuangan, dan tetap beroperasi setelah dinyatakan likuidasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan penegakan hukum di China.

Hill dan sejumlah investor sempat memenangkan gugatan atas dugaan transfer aset ilegal oleh eksekutif Chuming di Nevada, AS, pada tahun 2018. Namun, mereka gagal mendapatkan keadilan melalui sistem hukum di China.

Kebangkrutan di China Meningkat, Praktik Curang Dikhawatirkan

Menurut Mahkamah Agung China, jumlah kasus kebangkrutan melonjak dari 10.132 pada 2020 menjadi 30.000 pada 2023. Meski tak diketahui berapa yang tergolong palsu, sejumlah pengacara menyebut tren kebangkrutan palsu meningkat seiring perlambatan ekonomi dan krisis properti.

Sven-Michael Werner, mitra firma hukum Bird & Bird di Shanghai, menyebutkan bahwa dalam hukum China, perusahaan seharusnya tidak bisa beroperasi lagi setelah dilikuidasi. Namun dalam praktiknya, banyak celah yang dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk menghindari kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Jin Kun, investor asal China yang juga pemegang saham Chuming, menyatakan bahwa perusahaan menolak permintaan untuk membuka laporan keuangan meski pengadilan banding memerintahkannya. Ia bahkan melaporkan dugaan pelanggaran hukum ke kepolisian Dalian, namun ditolak karena kurangnya bukti.

Kepentingan Lokal Dianggap Mendominasi

Sejak lama, pengadilan di China kerap dinilai lebih berpihak pada kepentingan lokal. Hal ini membuat investor asing seperti Hill merasa tidak memiliki perlindungan hukum yang setara. "Pengadilan regional di China selalu memihak warga lokal dan mengabaikan hak pemegang saham dari AS," kata Hill.

Kasus lain juga menimpa Zhou Jianmin, mantan ketua Hunan United Real Estate Development, yang menyatakan bahwa perusahaannya sebenarnya masih memiliki aset lebih besar dari utang, tetapi tetap dinyatakan bangkrut oleh pengadilan berdasarkan laporan sepihak dari kreditur.

Harapan Akan Reformasi Hukum di China

Dengan semakin banyaknya kasus kebangkrutan yang kontroversial, para investor mendesak pemerintah pusat China untuk bertindak. Mereka berharap ada reformasi sistem kepailitan guna melindungi hak kreditur dan pemegang saham, serta mencegah manipulasi hukum oleh perusahaan-perusahaan bermasalah.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang di China terkait temuan ini. (nsp)