IKN Diguyur Investasi Rp132 triliun dari KPBU untuk Proyek Jalan dan Hunian, Malaysia hingga China Ikut Jadi Pemainnya

Jakarta, tvOnenews.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menjajaki babak baru setelah masuknya investasi senilai Rp132 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dana KPBU yang masuk sebesar Rp132 triliun kali ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, terowongan utilitas terpadu (Multi Utility Tunnel), serta hunian vertikal dan tapak.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa nilai investasi tersebut berasal dari sejumlah pelaku usaha, baik individu maupun konsorsium.

Investasi tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari investor asing, termasuk Malaysia dan China, yang ikut serta dalam pembiayaan berbagai proyek di IKN.

“Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT (Multi Utility Tunnel), hunian, baik itu hunian apartemen atau hunian landing (rumah tapak),” kata Basuki saat konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Selain melalui KPBU, Basuki juga menyebut ada aliran investasi murni dari sektor swasta untuk pembangunan hotel, hunian, serta sektor makanan dan minuman. Beberapa proyek tersebut mulai dikerjakan sejak April 2025.

Baca Juga

Diminta Pindah ke IKN, Gibran Ajak DPR Ikut

Ia juga mengungkap bahwa anggaran pertama dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN sebesar Rp3,4 triliun yang sebelumnya tertahan, kini telah dibuka. Sejumlah paket pekerjaan pun telah mulai ditenderkan.

“Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ujarnya.

Dengan ketersediaan dana dan perencanaan proyek yang matang, Basuki menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan IKN tahap II akan berjalan sesuai target hingga 2028. Ia menilai, jika seluruh tahapan sudah dirancang, maka pelaksanaan fisiknya tidak akan menjadi kendala berarti.

“Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” ujarnya lagi.

Basuki juga menyoroti perkembangan pembangunan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat lembaga legislatif dan yudikatif. Hingga awal Maret, sebanyak 500 ASN telah menempati hunian di IKN, dan pada Juni mendatang akan menyusul sekitar 582 ASN lainnya.

“Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY, itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” terangnya. (ant/rpi)