Sri Mulyani Kaji Formula Pendanaan Gabungan untuk Koperasi Desa Merah Putih, Bisa dari APBN hingga BUMN

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengevaluasi sejumlah opsi pendanaan untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Pendekatan yang sedang dikaji melibatkan kombinasi antara pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan potensi ekonomi lokal yang bisa diberdayakan oleh desa.

Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan skema yang berkelanjutan serta tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

“Saat ini, sedang dilakukan koordinasi untuk mengidentifikasi anggaran, apakah langsung dari pendanaan publik atau dari aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa yang kemudian bisa dikembangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Sri Mulyani menyebut bahwa Kementerian Keuangan mendapatkan mandat langsung dari Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk menyiapkan anggaran dari berbagai sumber.

Ini termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga perbankan milik BUMN (Himbara).

Baca Juga

DPR: Tantangan Industri Pertahanan Nasional Terletak pada Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pembiayaan

Dari sisi APBN, alokasi dana bisa disalurkan ke daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Komponen TKDD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.

Selain itu, pemerintah pusat juga mentransfer dana ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah.

“Kami akan melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kami optimalkan. Jadi, semua kemungkinan kombinasi itu akan kami kaji bersama,” tambah Sri Mulyani.

Ia juga mempertimbangkan skema seperti yang digunakan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di mana dana awal berasal dari Dana Desa dan selanjutnya dikembangkan melalui kegiatan ekonomi desa. Dari hasil usaha itu, koperasi diharapkan mampu mengembalikan modal secara bertahap.

Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, sebelumnya menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan dirancang agar tidak membebani keuangan negara. 

Ferry menjelaskan bahwa koperasi desa tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem ekonomi mandiri di pedesaan. Harapannya, koperasi ini mampu menjadi solusi alternatif yang menekan praktik rentenir dan pinjaman online yang selama ini merugikan masyarakat.

Program ini ditargetkan membentuk sebanyak 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia hingga Juli 2025. Setiap koperasi dijadwalkan mulai beroperasi pada September 2025.

Untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah memperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp5 miliar per unit koperasi. Pendanaan akan berasal dari kombinasi APBN, APBD, dana desa, dan juga lembaga keuangan perbankan.

Upaya menyusun skema pendanaan gabungan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis desa tanpa memberatkan APBN. 

Strategi ini tentunya perlu kolaboratif lintas sumber anggaran, agar program Kopdes Merah Putih benar-benar bisa berjalan dan menjadi penggerak ekonomi berkelanjutan serta inklusif di seluruh Tanah Air. (ant/rpi)