Aliansi Buruh Perempuan Kritik Makan Bergizi Gratis Saat May Day: Bukan Solusi Korban PHK

Jakarta, tvOnenews.com - Puluhan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggeruduk Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025). Aksi ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional. 

Pantauan tvOnenews.com di depan Gedung DPR, mereka menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani krisis ketenagakerjaan, khususnya buruh perempuan.

“Perempuan adalah kelompok paling terdampak. Setelah kehilangan pekerjaan, banyak dari mereka terpinggirkan ke sektor informal, kerja rumahan tanpa jaminan sosial, atau terpaksa bermigrasi ke luar negeri,” ungkap Aliansi itu.

“Tanpa perlindungan sosial, buruh perempuan juga menanggung beban kerja domestik berlipat sebagai tulang punggung keluarga,” lanjutnya.

Mereka mengkritik langkah pemerintah yang hanya mencari solusi jangka pendek dalam menghadapi krisis PHK dan krisis ekonomi global. Mereka mendesak pemerintah bertindak serius dengan menerapkan prinsip kerja layak dan upah layak.

Lebih lanjut, Aliansi Perempuan Indonesia juga menyoroti akses terhadap jaminan sosial seperti BPJS maupun PBI yang terbatas.

Baca Juga

Sertifikat Higiene SPPG Berlaku 5 Tahun, Kemenkes Ingatkan Risiko Keracunan Makanan

Mereka juga mengkiritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak bisa menjadi solusi bagi keluarga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Program-program seperti Makan Bergizi Gratis dinilai tidak mampu menjawab kebutuhan riil keluarga buruh yang kehilangan pendapatan,” tegas Aliansi itu di atas mobil komando.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang tak kunjung disahkan selama dua dekade.

Berikut 7 tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia dalam aksi May Day 2025:

1. Stop solusi palsu yang menyesatkan dan wujudkan kesejahteraan buruh, perempuan dan rakyat yang memprioritaskan keadilan ekonomi berbasis kehidupan, bukan profit.

2. Stop PHK massal, berikan jaminan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari gelombang PHK massal.

3. Perlindungan sosial terhadap kerja-kerja perawatan seperti penyediaan Day Care hagi anak pekerja yang berkualitas dan murah, subsidi sosial terhadap kerja-kerja domestik/ perawatan.

4. Wujudkan kebijakan jaminan sosial universal tanpa diskriminasi terhadap status kerja atau gender.

5. Ratifikasi KILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap semua lapisan pekerja termasuk PRT, pekerja diinformalkan, pekerja digital, pekerja migran dan lainnya.

6. Tolak kembalinya Dwifungsi ABRI, cabut UU TNI dan tolak RKUHAP, dan RUU Polri yang melegalkan represi terhadap warga sipil.

7. Sahkan segera UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan libatkan Masyarakat Sipil untuk RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). (saa/nba)