BPS Angkat Bicara Soal Bank Dunia Sebut 60% Warga Indonesia Miskin, Faktanya Justru Berbeda

Jakarta, tvOnenews.com - Bank Dunia (World Bank) melaporkan 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. 

Pengelompokan penduduk miskin yang digunakan World Bank tersebut didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income dengan standar sebesar USD6,85 PPP (Purchasing Power Parity) per kapita per hari. 

Perhitungan ini berbeda dengan yang dilakukan secara resmi di Indonesia yang menggunakan garis kemiskinan nasional sebesar USD 2,15 PPP per kapita per hari.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti,  mengatakan bahwa data Bank Dunia tersebut hanya referensi dan tidak harus menjadi acuan.

"Mari kita lebih bijak untuk memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Oleh karena itu, bukanlah suatu keharusan kita menerapkan, melainkan itu hanya sebagai referensi saja," ujar Amalia di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (1/5/2025).

Amalia menjelaskan standar yang digunakan Bank Dunia dalam menentukan angka tersebut adalah garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah atas, yaitu sebesar 6,85 dolar AS per kapita berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) pada tahun 2017.

Baca Juga

Gus Ipul Bantah Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Instruksi Prabowo: Itu Bisa Menyesatkan

Dengan demikian, kata dia, angka tersebut tidak bisa langsung dikonversi menggunakan nilai tukar saat ini karena perhitungannya berdasarkan PPP 2017.

Selain itu, BPS mengingatkan bahwa garis kemiskinan dari Bank Dunia tidak harus menerapkan secara mutlak oleh setiap negara. Tiap negara harus bisa memiliki garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing.

"Dengan demikian, apabila memperhatikan lebih detail, selain poverty line atau garis kemiskinan standar Bank Dunia, banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri berdasarkan keunikan dan standar hidupnya," kata dia.

Adapun di Indonesia, lanjut Amalia, garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan kondisi tiap provinsi yang memiliki standar hidup berbeda.

Dengan demikian, kata dia, saat menghitung angka kemiskinan, basis yang digunakan adalah angka kemiskinan di masing-masing provinsi diagregasikan menjadi angka nasional.

Oleh karena itu, menurut dia, standar hidup di Provinsi DKI (Jakarta) tidak akan sama dengan standar hidup di provinsi, misalnya Papua Selatan.

"Provinsi DKI maupun Provinsi Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda," pungkas dia. (ant/nba)