Presiden Prabowo: Banyak Aset Negara Disembunyikan, Minta Menteri Bertindak Tegas
- Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com
Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam kepada sejumlah pejabat negara yang diduga menyembunyikan aset milik kementerian untuk kepentingan pribadi.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/5), Prabowo meminta seluruh menteri meninjau ulang aset-aset negara yang dimiliki kementerian masing-masing.
“Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Kadang-kadang, pandainya beberapa birokrat kita, aset itu disembunyikan,” tegas Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Aset Negara Hilang, Sudah Lewati 3-4 Menteri
Prabowo menilai praktik penyembunyian aset ini telah terjadi selama bertahun-tahun, bahkan saat kementerian sudah berganti 3 hingga 4 kali menteri. Akibatnya, status kepemilikan sejumlah aset negara menjadi tidak jelas dan rawan dikuasai kelompok tertentu.
“Banyak aset negara itu hilang nggak jelas. Nggak tahu nanti udah ganti 3-4 kali menteri, ganti 3 kali presiden bisa diapakan,” ucapnya.
Contoh Kasus: Aset Negara di GBK, Senayan
Presiden mencontohkan kondisi aset negara di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, yang menurutnya selama puluhan tahun tidak memiliki kejelasan status hukum dan pengelolaan. Banyak area dikuasai kelompok tertentu akibat permainan oknum birokrat.
“Selama sekian puluh tahun, Senayan itu nggak jelas. Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai yang itu,” katanya.
Instruksi kepada Menteri ATR/BPN: Ambil Alih Tanah Terlantar
Secara khusus, Prabowo juga menugaskan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk memeriksa dan mengambil alih tanah negara yang terlantar. Ia menyebut kekayaan negara dalam bentuk lahan sangat besar, namun selama ini banyak tidak dimanfaatkan karena bekas konsesi seperti HGU dan HGB tidak diperpanjang.
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi—macam HGU, HGB—yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara. We are very rich,” kata Prabowo.
Aset Negara Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat
Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bagi para pembantunya agar lebih serius dalam menertibkan dan mengamankan aset negara. Aset negara yang mangkrak atau disembunyikan dikhawatirkan menjadi celah korupsi dan kerugian bagi negara.
Langkah ini juga sejalan dengan rencana konsolidasi aset nasional yang sedang didorong oleh Kementerian ATR/BPN dan Bank Tanah untuk dikelola secara produktif, termasuk oleh BPI Danantara. (nsp)
Load more