Anggaran PU 2025 Mengembang Jadi Rp73,76 Triliun, Mau Sasar Proyek Madrasah hingga IKN

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan adanya tambahan anggaran signifikan untuk mendukung berbagai program prioritas pada tahun anggaran 2025.

Tambahan ini antara lain dialokasikan untuk program percepatan pembangunan madrasah, peningkatan infrastruktur jalan, serta sejumlah proyek strategis nasional.

Mengembangnya anggaran PU itumerupakan hasil dari usulan relaksasi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian PU dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam beberapa Surat Penetapan Revisi Anggaran, sehingga pagu efektif kementerian yang semula sebesar Rp50,48 triliun kini bertambah menjadi Rp73,76 triliun.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo saat menghadiri Rapat Kerja APBN Tahun 2025 bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

“Sesuai arahan dari Komisi V DPR RI yang pada waktu itu Kementerian PU harus mengutamakan preservasi, kami memohon ada penambahan anggaran untuk irigasi, preservasi jalan, dan padat karya,” ujar Dody.

Baca Juga

Pangkas Rapat dan Perjalanan Dinas, Pemerintah Bidik Selamatkan Rp130 Triliun dari Refocusing Anggaran

Penambahan anggaran ini kemudian disetujui melalui relaksasi blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan SPRA (Surat Penetapan Revisi Anggaran), pagu efektif Kementerian PU resmi dinaikkan menjadi Rp73,76 triliun.

Dana tambahan tersebut akan digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk madrasah, preservasi jalan pada semester II, rehabilitasi infrastruktur, serta penanganan jembatan dengan Nilai Kritis (NK) 4.

Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pekerjaan lanjutan yang telah berkomitmen melalui skema Multi Years Contract (MYC), serta penyelesaian infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rekonstruksi anggaran ini mengubah alokasi pagu efektif di masing-masing unit kerja di Kementerian PU. Sekretariat Jenderal memperoleh Rp498,2 miliar, Inspektorat Jenderal Rp81,2 miliar, Ditjen Sumber Daya Air Rp27,09 triliun, dan Ditjen Bina Marga Rp28,78 triliun.

Sementara itu, Ditjen Cipta Karya memperoleh Rp11,18 triliun, Ditjen Prasarana Strategis Rp5,01 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp460,9 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Rp87,8 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp296,3 miliar, dan Badan Pengembangan SDM sebesar Rp278,2 miliar.