Saat Nelayan Terancam PSN Rempang, Para Pensiunan TNI Ternyata Juga Punya Ultimatum Serupa: Menindas Masyarakat

“Bagaimana mungkin masyarakat nelayan yang secara tiba-tiba dipindahkan ke darat dan seorang petani kita akan pindahkan ke laut,” tambahnya.

PSN Rempang juga Diultimatum Purnawirawan TNI

Masalah PSN Rempang Eco City sejatinya menjadi salah satu poin ultimatum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan.

Adapun tuntutan dari para pensiunan TNI itu memuat delapan isu krusial, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut reshuffle menteri serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada tuntutan poin ketiga, para pensiunan itu mendesak agar pemerintah menghentikan proyek raksasa PIK 2 dan PSN Rempang.

"Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat, serta berdampak pada kerusakan lingkungan," demikian bunyi ultimatum para Purnawirawan TNI dalam dokumen yang ditandatangani oleh 107 Jenderal, 73  Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel.

Baca Juga

PSN Merauke Beri Dampak Ekonomi Bagi Warga Sekita

Klaim dan Janji Pemerintah soal PSN Rempang

Maret lalu, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menyampaikan bahwa proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja.

Proyek besar itu digadang-gadang nantinya akan menyerap hingga 85.000 tenaga kerja dengan hadirnya industri baru.

Oleh karena itu, program transmigrasi akan tetap dijalankan dengan memastikan warga lokal Batam menjadi prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja.

“Kalau sudah ada industri nya, itu dapat menciptakan lapangan kerja sampai dengan 85.000 dan membuka investasi senilai Rp200 triliun dari pabrik kaca saja. Inilah yang nanti kami harapkan, agar betul-betul bisa memberikan nilai ekonomi, tetapi tanpa meniadakan masyarakat setempat,” kata Iftitah di Batam, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Iftitah menekankan bahwa pemerintah akan memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengisi peluang yang muncul dari proyek tersebut.

"Ada peluang dari wilayah lain masuk ke Batam, Rempang, dan Galang, tetapi kita utamakan dulu yang lokal," ujarnya.

Bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor kelautan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai program pendukung agar tetap bisa bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang ada.