Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus, Ini Iuran per 20 Mei 2025
- (ANTARA/HO-BPJS Kesehatan)
Jakarta, tvOnenews.com - Kelas 1, 2, 4 BPJS Kesehatan akan dihapus akan dihapus pada tahun ini. Cek iuran BPJS Kesehatan terbaru per 20 Mei 2025.
Sistem kelas 1, 2, dan 3 nantinya akan dihapus mulai Juli 2025. Sistem tersebut akan digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
BPJS Kesehatan juga akan mengubah sistem kelas rawat, hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama.
Lantas, berapa iuran BPJS Kesehatan per 20 Mei 2025?
Meski sistem kelas BPJS Kesehatan akan digantikan KRIS, pemerintah belum menentukan akan ada kenaikan iuran. Besaran iuran BPJS Kesehatan hingga saat belum ada perubahan.
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.
"Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada," ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sesuai rapat di Komisi IX DPR, Jakarta.
Iuran BPJS Kesehatan saat ini dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kepesertaan,mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.
Iuran BPJS Kesehatan untuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500, akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
Untuk kelas II membayar iuran sebesar Rp100.000 per orang, sedangkan kelas I sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.
Adapun iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Kemudian, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
Load more