RI Konversi Utang US$ 3,3 Miliar ke Rupiah, ADB Sebut Langkah Bersejarah untuk Stabilitas Fiskal

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan sukses mengonversi 27 pinjaman luar negeri dengan total nilai US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp54,07 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.386 per dolar AS) ke dalam mata uang rupiah.

Transformasi utang ini dilakukan bersama Asian Development Bank (ADB) dan menjadi langkah konversi mata uang lokal terbesar pertama dalam sejarah kerja sama ADB.

Konversi ini melibatkan pinjaman yang sebelumnya dalam denominasi dolar Amerika Serikat dan yen Jepang. Langkah ini dinilai krusial dalam mengurangi paparan risiko nilai tukar serta memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah gejolak ekonomi global.

"Dengan mengoptimalkan pengelolaan mata uang, kami membantu negara-negara anggota kami mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh," ujar Wakil Presiden ADB untuk Keuangan dan Manajemen Risiko, Roberta Casali.

Efisiensi Pembiayaan dan Manfaat Fiskal

Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa konversi pinjaman luar negeri ini bertujuan menekan biaya pembiayaan serta menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi negara.

Baca Juga

Kasus Impor Emas Rp189 Triliun Dituding Mandek, Mahfud Beberkan Kinerja Satgas TPPU

"Konversi ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya," kata Thomas.

Dengan basis utang dalam mata uang rupiah, fluktuasi nilai tukar dapat lebih dikendalikan sehingga belanja negara menjadi lebih terukur dan efisien.

Dorongan ADB untuk Pasar Mata Uang Lokal

ADB menilai langkah Indonesia sebagai preseden penting yang akan mendorong lebih banyak transaksi keuangan berbasis mata uang lokal di kawasan Asia dan Pasifik. Lembaga tersebut aktif mengembangkan instrumen obligasi dan derivatif dalam mata uang lokal untuk memperkuat sistem keuangan domestik di berbagai negara mitra.

Per April 2025, portofolio pinjaman ADB dalam mata uang lokal tercatat telah melampaui US$ 5 miliar. Dari jumlah itu, lebih dari sepertiga dialokasikan untuk sektor swasta, dan angka ini diproyeksikan menembus 50% dalam waktu dekat.

Didirikan pada 1966 dan berkantor pusat di Manila, ADB kini memiliki 69 negara anggota, termasuk Indonesia. Organisasi ini terus memperkuat perannya dalam menyediakan pembiayaan inovatif dan kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan. (nsp)