DPR Soroti Wacana Pensiun ASN di Usia 70 Tahun: Bisa Ganggu Sistem Meritokrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana perpanjangan masa pensiun aparatur sipil negara (ASN) hingga usia 70 tahun menuai perhatian serius dari DPR RI.

Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut bisa berdampak buruk terhadap sistem meritokrasi yang selama ini dibangun untuk mencetak sumber daya manusia unggul.

Menurut Indrajaya, meritokrasi menuntut profesionalisme, kemampuan, dan produktivitas yang optimal.

Jika batas usia pensiun diperpanjang, maka potensi regenerasi dan penyegaran SDM akan terhambat, terutama dari segi keterlibatan generasi muda.

Ia menilai, kebijakan semacam ini tidak bisa diambil secara sepihak. Perlu ada kajian komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.

"Libatkan semua kepala daerah karena kebutuhan setiap daerah berbeda-beda. Perpanjangan usia pensiun sudah pasti ada dampak negatif, terutama gangguan pada sistem meritokrasi untuk memperoleh SDM yang unggul dari sisi kemampuan fisik, kreativitas, dan produktifitas," kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/5/2205).

Ia menyampaikan bahwa Komisi II DPR akan merespons serius isu tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana menggelar rapat khusus guna membahas lebih dalam dampak dan konsekuensi dari wacana perpanjangan masa pensiun ASN.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Papua Selatan, Indrajaya menyoroti secara khusus penurunan performa kerja yang umumnya terjadi pada usia lanjut.

"Bertambahnya usia manusia juga pasti akan menurunkan kemampuan fisik dan mental, yang pasti menurunkan produktivitas dan kualitas pekerjaan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa semakin tinggi usia pensiun, maka kesempatan bagi generasi muda untuk masuk ke dalam sistem birokrasi juga akan makin sempit. Hal ini dapat menciptakan antrean panjang dan stagnasi dalam regenerasi kepemimpinan.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa biaya kesehatan bagi ASN lansia cenderung lebih tinggi. Namun demikian, ia menolak anggapan bahwa pandangan ini bersifat diskriminatif terhadap kalangan tua.

Menurutnya, para senior tetap dihargai atas keteladanan, pengalaman, dan dedikasinya. Justru masa pensiun seharusnya menjadi ruang bagi mereka untuk menikmati hasil pengabdian dan memberi inspirasi dari luar sistem birokrasi.

Indrajaya juga mengutip filosofi budaya Jawa yang menganggap usia 70 sebagai masa "wewayah", yaitu fase di mana seseorang telah mencapai kematangan spiritual, ketenangan, dan kebijaksanaan yang mendalam.

Meski demikian, ia menekankan bahwa aspek-aspek teknis dan keuangan juga harus dikaji secara mendalam. Sebab, kebijakan ini berpotensi menambah beban fiskal negara.

"Tentu akan sangat tidak adil bila perpanjangan usia ini akan mengurangi kuota penerimaan ASN atau pejabat negara dalam tiap tahun," tuturnya.

Pernyataan Indrajaya itu tentu menggambarkan keprihatinan mengenai keberlanjutan sistem birokrasi Indonesia. Melihat tantangan regenerasi SDM, produktivitas ASN, dan pembiayaan negara, wacana pensiun di usia 70 tahun memang perlu dikaji secara menyeluruh dan terbuka sebelum diputuskan sebagai kebijakan nasional. (ant/rpi)