Tambang Nikel Raja Ampat Diambang Evaluasi! Menteri ESDM Ancam Panggil Pemilik: Mau BUMN atau Swasta, Semua Saya Panggil!

Jakarta, tvOnenews.com - Awan kelabu mulai menggantung di langit Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akhirnya angkat suara terkait aktivitas tambang nikel di kawasan eksotis Papua Barat Daya itu. 

Dalam pernyataannya yang tegas dan tanpa basa-basi, Bahlil memastikan akan memanggil para pemilik tambang — tanpa pandang bulu.

“Saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau swasta!” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM kala ditemui oleh awak media. 

Tambang di Tanah Surga: Antara Investasi dan Perusakan

Raja Ampat — yang selama ini dikenal dunia karena keindahan bawah lautnya — ternyata sedang menyimpan bara. Dua perusahaan tambang nikel, PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining, menjadi sorotan karena aktivitasnya yang diduga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

Tambang-tambang ini telah beroperasi sejak daerah tersebut masih berada dalam wilayah Papua Barat. Namun kini, dengan status otonomi khusus di Papua Barat Daya, suara lokal mulai bergema lebih keras — menuntut keadilan ekologis.

Baca Juga

Pembangunan Papua Jadi Perhatian, Infrastruktur hingga Pendidikan Terus Didorong

Bupati Curhat: 97 Persen Wilayah Kami Konservasi, Tapi Kami Tak Bisa Apa-Apa!

Keluhan datang dari Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, yang mengaku frustrasi karena kewenangan pengelolaan izin tambang sepenuhnya dikendalikan dari pusat.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa! 97 persen wilayah kami adalah konservasi, tapi kewenangan terbatas.”

Bupati berharap pemerintah pusat bisa membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan — bukan hanya jadi penonton atas kerusakan di tanah mereka sendiri.

Bahlil: Papua Itu Otonomi Khusus, Harus Perlakuan Khusus

Sebagai putra asli Papua, Bahlil menegaskan bahwa pendekatan terhadap pertambangan di wilayah ini tak bisa disamakan dengan daerah lain. Ia juga menyebut bahwa ada aspirasi kuat dari masyarakat Papua agar pembangunan smelter dilakukan di tanah mereka sendiri, bukan dikirim ke luar wilayah.

“Kita harus hargai kearifan lokal. Papua itu otonomi khusus, perlakuannya pun harus khusus.”

Evaluasi Menyeluruh: Siapa Kena, Siapa Lolos?

Dalam waktu dekat, Bahlil berencana menggelar rapat khusus bersama jajaran direktorat jenderal di Kementerian ESDM untuk mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Para pemegang izin — baik BUMN maupun swasta — akan dipanggil satu per satu.