Tokoh Muda Apresiasi Ketegasan Prabowo Cabut IUP Tambang Nakal di Raja Ampat: Pak Presiden Mendengar Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com – Tokoh muda nasional, Arief Rosyid Hasan, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di kawasan wisata Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah terhadap isu yang menjadi sorotan publik.

“Ini kan artinya Pak Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan, bahkan Menteri ESDM Pak Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” ujar Arief saat dihubungi, Selasa (10/6/2025).

Arief yang pernah menjabat Ketua Umum PB HMI 2013–2015 menilai pencabutan IUP itu sebagai keputusan tepat.

Ia menyebut, berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, keempat perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan lingkungan.

“Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Jadi sudah benar dicabut izinnya karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi,” tegas Arief.

Baca Juga

MPR Pastikan Sidang Paripurna Pengisian Jabatan Wapres Digelar pada 2 Desember

Tak hanya memuji Prabowo, Arief juga menyampaikan apresiasi terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilainya sigap dan hadir langsung di tengah masyarakat dalam merespons polemik tambang di Raja Ampat.

“Kehadiran Pak Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja. Menurut saya, target Pak Prabowo terkait swasembada energi dalam Asta Cita pasti akan terealisasi oleh Pak Bahlil dengan kerja kerasnya,” ucapnya.

Terkait PT Gag Nikel—anak usaha BUMN Antam—yang izinnya tidak dicabut, Arief menilai langkah itu akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks di media sosial mengenai kerusakan alam Raja Ampat.

“Seperti yang disampaikan Pak Bahlil, Pulau Gag itu sangat jauh jaraknya dari geopark. Ditambah eksplorasi dengan pengawasan khusus dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bahlil sehingga tambang ini sangat aman. Dan yang paling penting keberpihakan kepada masyarakat di sana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua,” kata Arief.

Sebelumnya, pemerintah mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Empat perusahaan yang dicabut izinnya yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

“Dan kemarin Presiden pimpin rapat terbatas, salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di empat perusahaan yang ada di Raja Ampat,” ungkap Menteri Bahlil di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).

Menurut Bahlil, izin perusahaan-perusahaan tersebut diterbitkan sebelum Geopark Raja Ampat ditetapkan. Karena itu, keberadaan tambang di kawasan tersebut dinilai mengancam kelestarian lingkungan.

“Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum ada geopark. Sementara itu, Presiden ingin menjadikan Raja Ampat jadi wisata dunia,” pungkasnya. (agr/rpi)