Sri Mulyani Ingatkan: Infrastruktur Bisa Mangkrak Jika Pendanaan Tak Kredibel

Jakarta, tvOnenews.com – Panggung infrastruktur Indonesia mungkin megah, tapi di balik sorotan lampu proyek-proyek ambisius itu, Sri Mulyani mengungkapkan kenyataan pahit: tak sedikit investor memilih mundur teratur. Alasannya? Satu kata yang tak bisa ditawar — pendanaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak segan membongkar sebab-musabab lesunya minat swasta terhadap proyek infrastruktur. Dalam forum bergengsi International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta, Kamis (12/6/2025), ia menyampaikan bahwa masalah klasik yang terus berulang adalah ketidakjelasan soal siapa yang akan membayar.

“Jika proyek (infrastruktur) tak punya rencana pendanaan kredibel, artinya tidak jelas siapa yang akan membayar, tidak penting seberapa bagus struktur pembiayaannya, investor akan tersenyum, mengangguk, dan kabur,” tegasnya di hadapan para pelaku industri.

Dengan ruang fiskal yang semakin sempit dan kebutuhan infrastruktur yang terus melebar, Sri Mulyani menekankan urgensi merancang kebijakan pendanaan yang nyata, bukan sekadar proposal manis di atas kertas. Dalam situasi sekarang, skema-skema pembiayaan yang tampak menjanjikan justru berpotensi menyesatkan jika tak punya dasar pendanaan yang solid.

“Membuat struktur yang tampak memungkinkan, tapi kenyataannya tidak. Risikonya, pemerintah bisa kembali ke cara yang tidak efisien,” imbuhnya, mengingatkan risiko besar yang mengintai.

Bagi Sri Mulyani, kunci untuk menghidupkan kembali minat investor bukan sekadar menjual mimpi. Harus ada proses matching antara struktur pembiayaan dan profil risiko yang realistis. Tanpa itu, proyek bisa jadi jebakan anggaran yang membebani negara tanpa hasil nyata.

Baca Juga

Sri Mulyani Bakal Jadi Dosen di Universitas Oxford Usai Tak Lagi Jabat Menkeu

Ia menyoroti pentingnya memilih proyek yang memang layak dibangun, disiapkan dengan matang, dan memiliki penetapan harga yang transparan. Bila perlu, ia pun membuka ruang untuk pemberian subsidi — namun dengan syarat ketat: harus terukur, transparan, dan bijaksana.

Pernyataan ini menjadi tamparan halus bagi banyak pihak yang selama ini terlalu percaya bahwa kemegahan proyek cukup untuk menarik dana. Nyatanya, menurut Menkeu, tanpa pendanaan yang jelas dan risiko yang diperhitungkan, proyek hanyalah narasi kosong. (nsp)