Data Coretax Diklaim Bocor, DJP Buka Suara dan Ungkap Kejanggalan

Jakarta, tvOnenews.com - Layanan pajak berbasis digital Coretax tengah menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan kebocoran data wajib pajak (WP) yang tersimpan di dalam sistem tersebut.

Informasi tersebut beredar luas di media sosial dan langsung menjadi perhatian publik. Coretax sendiri merupakan sistem layanan perpajakan digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang nilai investasinya disebut mencapai Rp1,3 triliun.

Kabar mengenai dugaan kebocoran data pertama kali ramai dibicarakan setelah akun di platform X, @DailyDarkWeb, mengunggah informasi terkait dugaan pembobolan basis data otoritas pajak Indonesia.

Data Wajib Pajak Diklaim Beredar

Akun @DailyDarkWeb menyebut dugaan kebocoran data tersebut terjadi sejak Sabtu (19/9/2026).

"Basis data otoritas pajak Indonesia diduga dibobol, kata sandi dan token autentikasi diklaim dicuri," tulis akun @DailyDarkWeb, dikutip Senin (21/9/2026).

Baca Juga

Perusahaan Tergolong Patuh Penuhi Pembayaran Pajak, Kanwil DJP Sulselbartra akan Ganjar Penghargaan

Akun tersebut kemudian menyatakan bahwa seorang pelaku ancaman telah mengunggah sejumlah data yang diklaim sebagai sampel dari basis data yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia.

"Seorang pelaku ancaman telah mengunggah apa yang mereka klaim sebagai sampel dari basis data yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, sebuah unit di bawah Kementerian Keuangan," ungkap akun tersebut.

Dalam informasi yang beredar, sejumlah data penting terkait wajib pajak disebut ikut terdampak.

Data yang diklaim bocor antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat email, nomor telepon, alamat fisik, kata sandi, ID pengguna, alamat IP, informasi login terakhir, token autentikasi hingga token "ingat-saya".

Selain itu, data yang beredar juga disebut memuat cap waktu pembuatan dan pembaruan akun.

Klaim Kebocoran Masih Dibantah DJP

Menanggapi informasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan langsung melakukan pemeriksaan dan validasi internal.

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar DJP untuk membantah adanya kebocoran data wajib pajak melalui Coretax.

"Terkait informasi mengenai dugaan kebocoran data yang beredar di media sosial, DJP telah melakukan pemeriksaan dan validasi internal dan hasilnya dapat kami nyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, Senin (21/9/2026).