Pemerintah Sudah Gelontorkan Rp12,59 Triliun untuk Rumah Subsidi, Begini Realisasinya

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah sedang mendorong akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyaluran subsidi.

Salah satu dukungan tersebut dikucurkan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi bagian dari belanja investasi dalam APBN.

Hingga akhir Mei 2025, realisasi anggaran untuk program FLPP tercatat mencapai Rp12,59 triliun.

Angka ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp10,96 triliun.

Dana itu pada prinsipnya dipakai untuk mempermudah akses pembiayaan perumahan bagi MBR di berbagai daerah, sekaligus sebagai bagian dari upaya mempercepat program prioritas nasional di bidang perumahan.

"Pada sektor perumahan melalui program FLPP, realisasi hingga Mei mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya," kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Baca Juga

Perumnas Jawab Tantangan Hunian Subsidi

Realisasi anggaran itu digunakan untuk mendukung pembangunan dan pembelian 101.707 unit rumah subsidi yang tersebar di 379 kabupaten/kota.

Jumlah ini meningkat dari 88.482 unit rumah yang tersebar di 362 wilayah pada bulan April.

Sepanjang 2025, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP untuk 220.000 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp18,77 triliun.

Target ini turut melanjutkan capaian sebelumnya, di mana sejak 2010 hingga akhir 2024, total rumah yang berhasil dibangun melalui FLPP mencapai 1.598.879 unit senilai Rp151,22 triliun.

Selain realisasi berjalan, pemerintah juga menyiapkan penambahan alokasi anggaran guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang tengah digalakkan.

"Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program 3 juta rumah," tambah Thomas.

Program FLPP menjadi salah satu kebijakan strategis yang dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Presiden telah meminta seluruh jajaran kabinet mempercepat pelaksanaan program-program prioritas yang sudah berjalan, termasuk FLPP.

Akselerasi dilakukan tidak hanya dalam skala, tetapi juga kecepatan pelaksanaan, agar dampaknya dapat dirasakan secara luas.

Harapannya, program ini bisa memberi efek berganda bagi perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (ant/rpi)