Soroti Kerugian Ekonomi Akibat Bencana, DPR Desak Pemerintah Ubah Strategi Mitigasi dan Penanganan

Jakarta, tvOnenews.com – Tingginya bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dinilai telah menimbulkan kerugian ekonomi negara hingga puluhan triliun rupiah dan berpotensi menghambat laju pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Abdul Azis Sefudin, mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatan penanganan bencana dengan menempatkan pencegahan dan mitigasi sebagai fokus utama kebijakan.

Abdul Azis menilai, selama ini kebijakan penanggulangan bencana masih didominasi oleh respons darurat dan pemulihan pascabencana. Sementara itu, alokasi anggaran untuk upaya pencegahan dan mitigasi dinilai belum proporsional dengan besarnya risiko yang dihadapi.

“Kemarin juga saya ke Deli Serdang, bahwa penanganan bencana di sana cukup baik. Empat belas hari sudah keluar dari status tanggap darurat. Tapi kerugiannya hampir Rp600 miliar dan itu baru satu daerah,” ujar Azis di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, jika kerugian akibat bencana dihitung secara akumulatif di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera, nilainya dapat mencapai sekitar Rp68 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya menyentuh aspek kemanusiaan, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional.

“Kalau kita hitung se-Indonesia, dalam setahun itu berapa kerugian negara dan kerugian ekonomi yang terjadi. Ini jelas menghambat pencapaian pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat III, Abdul Azis menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi di dunia.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu lebih serius mengarahkan kebijakan pada upaya pencegahan sejak dini.

Menurutnya, anggaran mitigasi bencana relatif jauh lebih kecil dibandingkan kerugian ekonomi dan sosial yang harus ditanggung masyarakat dan negara ketika bencana terjadi.

“Kalau mencegah itu biayanya lebih sedikit daripada mengobati, kenapa tidak kita dorong pencegahan ini. Misalnya kerugian banjir Rp 600 miliar, kalau bisa dicegah dengan Rp 30 miliar, kenapa tidak dianggarkan,” tuturnya.

Abdul Azis pun meminta pemerintah meningkatkan anggaran penanggulangan bencana, khususnya yang dialokasikan untuk penguatan mitigasi dan langkah pencegahan, agar kerugian ekonomi akibat bencana tidak terus berulang setiap tahun.