Keputusan Pemerintah Soal BMAD Dinilai Realistis di Tengah Tantangan Industri Tekstil

Jakarta, tvOnenews.com – Langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam menolak pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk benang filamen POY dan DTY dinilai sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan industri nasional secara menyeluruh.

Keputusan ini mendapat apresiasi dari banyak kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik, Fernando Emas.

Fernando menilai keputusan tersebut mempertimbangkan suara berbagai pemangku kepentingan, seperti 101 perusahaan tekstil nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

“Pemerintah tentu tidak ingin industri berhenti beroperasi atau melakukan PHK di tengah komitmen besar Presiden Prabowo Subianto menciptakan 19 juta lapangan kerja,” ujar Fernando dalam pernyataan tertulis, Senin (24/6/2025).

Suara Industri Jadi Pertimbangan

Fernando mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global masih penuh tantangan. Dalam situasi seperti ini, keberlangsungan industri tekstil nasional tidak hanya bergantung pada satu sisi rantai pasok. Pemerintah, kata dia, telah membuka ruang dialog luas dengan seluruh pihak, termasuk produsen bahan baku seperti yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI).

Baca Juga

Wapres Gibran Sampaikan Niatan Mundur ke Prabowo

Namun, ia berharap respons APSyFI tetap konstruktif dan mengedepankan komunikasi bersama untuk mencari solusi.

“Sudah ada komitmen dari 101 pelaku industri untuk menyerap produksi lokal dengan praktik bisnis yang sehat dan kompetitif,” ujarnya.

Menjaga Iklim Usaha yang Seimbang

Fernando juga mengapresiasi peran Kementerian Perindustrian yang memberikan rekomendasi agar BMAD tidak diberlakukan, demi menjaga daya saing sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di pasar global.

“Ini bukan soal pro atau kontra terhadap impor, melainkan bagaimana menjaga ekosistem industri tetap sehat tanpa mematikan salah satu pihak,” katanya.

Sinergi Penting untuk Agenda Nasional

Pemerintah, menurut Fernando, tetap harus mewaspadai potensi dampak kebijakan yang terlalu berat sebelah. Ia percaya bahwa kekompakan antar kementerian yang sudah dibangun perlu terus dijaga demi keberhasilan agenda besar pemerintahan saat ini.

“Semua pihak harus menahan diri. Jangan sampai perbedaan pandangan justru mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang bekerja keras,” tutup Fernando, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia. (nsp)