News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Bmad

Kebijakan BMAD dan Safeguard LLDPE Menuai Penolakan, Asosiasi Industri Khawatirkan Dampaknya

Kebijakan BMAD dan Safeguard LLDPE Menuai Penolakan, Asosiasi Industri Khawatirkan Dampaknya

Kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk PP Copolymer dan PP Homopolymer serta pengenaan safeguard LLDPE terus menuai penolakan dari berbagai pihak.
Polemik Kebijakan di Sektor Tekstil, Tekanan Sebagian Kelompok Disebut Perkeruh Keadaan

Polemik Kebijakan di Sektor Tekstil, Tekanan Sebagian Kelompok Disebut Perkeruh Keadaan

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi tidak memproses lebih lanjut pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu yang berasal dari China.
API Tanggapi Isu BMAD: Tak Benar Pemerintah Dukung Impor Ilegal

API Tanggapi Isu BMAD: Tak Benar Pemerintah Dukung Impor Ilegal

API membantah tuduhan APSyFI soal mafia BMAD. Pemerintah punya data akurat. Tudingan PHK massal hingga impor ilegal dinilai ngawur.
Polemik BMAD, API Tegas Sebut APSyFI Hanya Mewakili Industri Hulu bukan Padat Karya

Polemik BMAD, API Tegas Sebut APSyFI Hanya Mewakili Industri Hulu bukan Padat Karya

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengomentari perihal bersikerasnya Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI yang meminta dikenakannya BMAD benang filamen tertentu asal Tiongkok.
Keputusan Pemerintah Soal BMAD Dinilai Realistis di Tengah Tantangan Industri Tekstil

Keputusan Pemerintah Soal BMAD Dinilai Realistis di Tengah Tantangan Industri Tekstil

Keputusan Kemendag menolak BMAD diapresiasi banyak pihak. Pemerintah dinilai mengutamakan keberlanjutan industri dan lapangan kerja.
Bea Masuk Anti-Dumping, Pelaku Usaha Tekstil Sebut APSyFI Tidak Mewakili Nasional

Bea Masuk Anti-Dumping, Pelaku Usaha Tekstil Sebut APSyFI Tidak Mewakili Nasional

Keputusan pemerintah yang menghentikan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk benang filamen asal China ternyata mendapat penolakan dari APSyFI yang bersikukuh meminta BMAD harus tetap dilakukan.
BMAD Ditolak Pemerintah, Pengamat: Suara APSyFI Hanya mewakili Industri Padat Modal

BMAD Ditolak Pemerintah, Pengamat: Suara APSyFI Hanya mewakili Industri Padat Modal

Pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal China. 
Benang Filamen Asal China Bebas Bea Masuk Tambahan, Mendag Budi Santoso Alasan Bawa-bawa Geopolitik

Benang Filamen Asal China Bebas Bea Masuk Tambahan, Mendag Budi Santoso Alasan Bawa-bawa Geopolitik

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, keputusan membebaskan bea masuk untuk benang filamen asal China dibuat setelah melalui kajian menyeluruh di sektor TPT.
KPPU Minta Kemendag Evaluasi Rencana BMAD Benang Filamen Sintetik dari China, Risiko Hambat Persaingan Usaha

KPPU Minta Kemendag Evaluasi Rencana BMAD Benang Filamen Sintetik dari China, Risiko Hambat Persaingan Usaha

KPPU menganggap bahwa kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atas impor produk benang filamen sintetik berpotensi mengganggu iklim persaingan usaha di industri hilir.
Wacana Bea Masuk Anti Dumping Industri TPT, Pengamat Ekonomi Minta Pemerintah Tak Egois Dalam Terapkan Kebijakan

Wacana Bea Masuk Anti Dumping Industri TPT, Pengamat Ekonomi Minta Pemerintah Tak Egois Dalam Terapkan Kebijakan

Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy minta pemerintah tak perlu terlalu egois memikirkan peningkatan tax ratio dengan kebijakan-kebijakan yang justru menyusahkan masyarakat. 
Bahayakan Industri TPT Dalam Negeri, Pemerintah Diminta Tegas Tolak Bea Masuk Anti Dumping

Bahayakan Industri TPT Dalam Negeri, Pemerintah Diminta Tegas Tolak Bea Masuk Anti Dumping

Usulan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis menuai sorotan tajam terutama pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
Industri Tekstil Soroti Kebijakan BMAD atas Impor Benang POY dan DTY

Industri Tekstil Soroti Kebijakan BMAD atas Impor Benang POY dan DTY

Industri tekstil nasional menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana pengenaan BMAD benang POY dan DTY impor karena dinilai dapat memicu kenaikan biaya dan ancaman PHK.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Pelaku Mutilasi Depok Diduga Punya Penyakit HIV, Harus Bawa Obat dan Rutin Konsumsi

Pelaku Mutilasi Depok Diduga Punya Penyakit HIV, Harus Bawa Obat dan Rutin Konsumsi

Terungkap fakta baru soal pelaku mutilasi Depok bernama Saepul (26). Saepul diduga menderita penyakit HIV. 
Bea Cukai Gagalkan 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal di Tanjung Priok, Potensi Kerugian Negara Rp8,6 M

Bea Cukai Gagalkan 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal di Tanjung Priok, Potensi Kerugian Negara Rp8,6 M

Bea Cukai Tanjung Priok dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai gagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai
Heboh Dugaan Challenge Hafalan Al-Qur'an Dikaitkan Miras, PMII Desak Polisi Usut Tuntas

Heboh Dugaan Challenge Hafalan Al-Qur'an Dikaitkan Miras, PMII Desak Polisi Usut Tuntas

PC PMII menilai dugaan penggunaan simbol keagamaan dalam aktivitas hiburan perlu diperiksa secara menyeluruh agar fakta sebenarnya dapat diketahui.
Jadwal Dana White's Contender Series Hari Ini: Bilal Hasan Tantang Petarung India Demi Tiket UFC

Jadwal Dana White's Contender Series Hari Ini: Bilal Hasan Tantang Petarung India Demi Tiket UFC

Jadwal Dana White's Contender Series (DWCS) Season 10 Episode 1 hari ini Rabu (12/8/2026). Petarung MMA Indonesia, Bilal Hasan akan menantang atlet asal India untuk membuka jalan menuju panggung UFC.
51 Adegan Rekonstruksi Kasus Mutilasi Depok Digelar, Fakta Baru Berdampak pada Pasal Sangkaan Tersangka

51 Adegan Rekonstruksi Kasus Mutilasi Depok Digelar, Fakta Baru Berdampak pada Pasal Sangkaan Tersangka

51 Adegan rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas, Depok, digelar. Ditemukan adanya fakta baru.
Jegal Ruang Gerak Mafia, Balik Nama Sertifikat Tanah Maksimal 10 Hari Kerja akan Dimulai 17 Agustus 2026

Jegal Ruang Gerak Mafia, Balik Nama Sertifikat Tanah Maksimal 10 Hari Kerja akan Dimulai 17 Agustus 2026

Kementerian ATR/BPN kebut transformasi layanan untuk mempersempit celah mafia tanah. Salah satunya dengan uji coba layanan Peralihan Hak atau balik nama sertifikat maksimal 10 hari kerja.
Buka-bukaan soal Konflik Agraria, Nusron Akui Benturan dengan Aset BUMN hingga TNI-Polri yang Paling Repot

Buka-bukaan soal Konflik Agraria, Nusron Akui Benturan dengan Aset BUMN hingga TNI-Polri yang Paling Repot

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid buka-bukaan soal berbagai konflik agraria. Menurutnya, sengketa yang melibatkan klaim aset BUMN hingga TNI-Polri dinilai paling kompleks.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT