API Tanggapi Isu BMAD: Tak Benar Pemerintah Dukung Impor Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com – Panas! Konflik internal di tubuh industri tekstil nasional makin memuncak. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) secara terbuka membantah keras tudingan dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang menuding pemerintah ditunggangi mafia dalam pembatalan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API, Anne Patricia Sutanto, menyebut tudingan tersebut “keji dan ngawur”. Ia menegaskan, keputusan pemerintah menolak pemberlakuan BMAD dilakukan melalui proses diskusi panjang dan terbuka, yang melibatkan semua pihak, termasuk APSyFI sendiri.

“Sudah beberapa kali pemerintah mengundang API, APSyFI, hingga APINDO. Mereka juga ikut hadir dan mendengar langsung pemaparan. Tapi sekarang malah menuduh seenaknya,” tegas Anne kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).

Impor Ilegal? Tuduhan Tak Berdasar!

Anne juga membantah keras tudingan bahwa pemerintah mendukung impor ilegal akibat pembatalan BMAD. Menurutnya, pernyataan itu sangat tidak bertanggung jawab.

Ia menekankan, Kementerian Perindustrian selama ini justru aktif memberantas impor ilegal, dengan memperkuat regulasi dan penerapan sistem berbasis data seperti siiNas, PI, dan Pertek agar harmonisasi produksi dan impor tetap sesuai prinsip ekonomi Pancasila.

Baca Juga

Kemenperin Tegaskan Tak Semua Impor Tekstil Wajib Pertek, Luruskan Isu PHK Massal

Soal PHK Massal, API Balik Serang

Pernyataan APSyFI soal PHK besar-besaran dan ancaman penutupan industri TPT juga dinilai sebagai bentuk provokasi tanpa dasar. Anne menegaskan, justru industri hulu yang tidak efisien bisa menjadi beban bagi industri tekstil hilir nasional.

“Anggota APSyFI banyak yang belum merevitalisasi mesin dan masih dibebani biaya raw material tinggi. Tapi malah menyalahkan industri hilir? Itu tidak masuk akal,” katanya.

Dukung Penuh Pemerintah Prabowo-Gibran

API bersama APINDO tetap menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah dalam menolak BMAD. Mereka yakin pemerintah memiliki data yang lebih lengkap dan akurat, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap industri tekstil nasional secara menyeluruh.

“Kalau APSyFI tidak puas, perbaiki dulu data anggotanya. Jangan sampai nanti Indonesia ditantang negara lain di WTO gara-gara data BMAD tidak bisa dipertanggungjawabkan,” sindir Anne.

Reputasi Indonesia Dipertaruhkan

Sebagai penutup, API meminta APSyFI untuk berhenti menyebar tuduhan yang bisa memperkeruh iklim industri nasional. Tuduhan sembarangan kepada kementerian atau lembaga negara bisa berdampak negatif terhadap reputasi Indonesia di mata dunia internasional.

“Kalau tuduhan ini dijadikan dasar negara lain menggugat Indonesia di WTO, yang rugi siapa? Semua. Jadi mari benahi data dan bangun kolaborasi, bukan menyebar konflik,” pungkas Anne. (nsp)