Bahlil Tegaskan Izin Sumur Rakyat Hanya untuk yang Sudah Lama, Bukan Buat Sumur Baru: Supaya Kerjanya Baik dan Benar

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali buka suara soal kebijakan izin sumur minyak rakyat.

Bahlil mengungkap, pemberian izin terhadap sumur minyak rakyat hanya berlaku bagi sumur yang sudah beroperasi sejak lama dan tidak mencakup pembukaan sumur baru.

Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka merespons keberadaan ribuan sumur rakyat yang telah berproduksi namun beroperasi secara ilegal selama bertahun-tahun.

Legalitas tersebut diberikan agar aktivitas mereka bisa diatur secara resmi dan ramah lingkungan.

Bahlil juga menekankan penerbitan izin ini bertujuan untuk mengatur dan menata ulang keberadaan sumur ilegal agar masyarakat tidak lagi berhadapan dengan masalah hukum di kemudian hari.

“Hanya untuk yang sudah telanjur, bukan semuanya. Jangan salah,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Baca Juga

Impor Minyak Rusia 150 Juta Barel Digelar Bertahap hingga 2026, ESDM Ungkap Keterbatasan Storage dan Lonjakan Kebutuhan Energi

Ia menjelaskan bahwa dasar pemberian legalitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang mengatur legalitas pengeboran sumur minyak rakyat.

Regulasi tersebut hanya berlaku bagi sumur rakyat yang telah lama berproduksi, bukan untuk pengembangan sumur baru.

Menurut Bahlil, banyak sumur minyak rakyat yang selama ini menjual hasil produksinya ke pihak-pihak ilegal.

Untuk menertibkan hal tersebut, maka pemerintah menetapkan regulasi yang memungkinkan aktivitas pengeboran dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

"Selama ini ada sumur-sumur rakyat yang produksi tapi mereka kan ilegal. Sumur-sumur rakyat ini yang sudah telanjur berjalan, agar lingkungannya kita jaga baik dan mereka juga bisa menjual dengan harga yang baik, maka kita buat regulasinya," ucapnya.

Ia memperkirakan produksi dari sumur-sumur rakyat mencapai antara 15.000 hingga 20.000 barel per hari.

Jika dibiarkan tanpa pengaturan hukum dan teknis yang jelas, para penambang tradisional ini akan terus dibayangi risiko hukum.

"Kasihan mereka juga dikejar-kejar oleh persoalan hukum, mereka kan saudara-saudara kita. Itulah kemudian pemerintah membuat keputusan agar dalam rangka meningkatkan lifting juga, sekaligus untuk menjaga lingkungan dan membuka rakyat ini bisa kerjanya baik dan benar," kata Bahlil.