RKP 2026 Fokus pada Kedaulatan Pangan dan Energi, RI Targetkan Ekonomi Tumbuh 6,3%
- Dok. BRI
Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas resmi menetapkan tema besar Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yakni "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".
Tema ini dicanangkan untuk menjawab tantangan pembangunan nasional ke depan serta merespons aspirasi publik. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan, RKP 2026 dipatok ambisius: pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 5,8% hingga 6,3%.
“Terdapat tiga program prioritas utama dalam RKP 2026, yang semuanya dirancang konkret, terukur, dan berdampak bagi seluruh wilayah Indonesia,” kata Rachmat saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025).
Meneguhkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Air
Prioritas pertama dalam RKP 2026 adalah kemandirian nasional lewat penguatan sektor pangan, energi, dan air. Pemerintah akan mengoptimalkan peran Bulog dan pengembangan lumbung pangan nasional (food estate) sebagai langkah strategis.
Di sektor energi, fokus diarahkan pada:
-
Peningkatan bauran etanol dan biodiesel
-
Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)
Sementara sektor air akan diperkuat dengan sistem SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir, serta program pengolahan sampah yang merupakan bagian dari directives Presiden.
Produktivitas Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Digitalisasi
Program prioritas kedua mencakup percepatan ekonomi melalui:
-
Hilirisasi sumber daya alam (SDA) oleh entitas milik negara
-
Transformasi digital sektor ekonomi dan layanan publik
-
Penguatan daya saing nasional
Rachmat juga menyebutkan pentingnya reformasi regulasi, sistem pendidikan dan kesehatan, serta pertahanan semesta sebagai pondasi.
Pemerintah turut mengandalkan entitas strategis seperti Danantara sebagai katalis investasi, dan akan meluncurkan program pengentasan kemiskinan, termasuk pembangunan 3 juta rumah rakyat, digitalisasi bantuan sosial, serta pemberdayaan koperasi desa Merah Putih.
Inklusivitas: Tak Ada Warga yang Tertinggal
Prioritas terakhir menyasar aspek keadilan sosial dan inklusivitas pembangunan.
“Kami ingin menjamin tidak ada satu pun warga yang tertinggal di belakang. Inklusivitas bukan hanya jargon, tapi fondasi dari keadilan pembangunan,” tegas Rachmat.
Langkah ini akan mencakup perlindungan kelompok rentan, perluasan akses terhadap layanan dasar, dan distribusi pertumbuhan yang merata antarwilayah.
Load more