Wamenkeu Tegaskan NDB Tak Akan Jadi IMF Gaya Baru: BRICS Respek Posisi Masing-masing

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono menegaskan bahwa New Development Bank (NDB) selaku lembaga keuangan yang dibentuk oleh negara-negara BRICS, tidak akan tumbuh menjadi institusi dominan seperti Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia.

Pernyataan ini disampaikan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam forum tersebut, NDB menjadi salah satu topik pembahasan strategis.

Thomas menjelaskan, Indonesia menyambut baik kehadiran NDB terutama sebagai mitra potensial dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

"Kami sangat welcome, kami mengajak NDB untuk membantu terutama di infrastruktur, pembiayaan infrastruktur, dan itu menjadi beberapa item yang kita bicarakan dengan baik di BRICS maupun di NDB-nya sendiri," kata Thomas dikutip dari Antara, Sabtu (5/7/2025).

Ia menilai struktur tata kelola BRICS yang berbasis kesetaraan antarnegara anggota menjadi pembeda utama antara NDB dan lembaga keuangan internasional yang selama ini dominan di dunia.

Menurutnya, kekhawatiran sejumlah pihak bahwa NDB akan menguasai panggung keuangan global seperti IMF dinilai tidak relevan.

Baca Juga

Rupiah Ditutup Rp17.851 per Dolar AS, Pasar Sambut Efisiensi BUMN hingga Penolakan Dana IMF

“Saya nggak melihat seperti itu, karena cara governance BRICS itu sangat berbeda. BRICS selalu respect terhadap posisi masing-masing negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Thomas menegaskan bahwa komunikasi antara Indonesia dan NDB berjalan baik dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu buktinya adalah pertemuan antara Presiden NDB dan para pemimpin nasional di Jakarta.

“Kami sangat welcome, kami mengajak NDB untuk membantu terutama dalam pembiayaan infrastruktur. Itu jadi salah satu topik yang kita bicarakan baik di BRICS maupun langsung dengan NDB,” kata Thomas.

Mengenai proyek-proyek yang memungkinkan untuk dibiayai NDB, Thomas menyebut hal tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi. Adapun Kementerian Keuangan bertugas mendukung aspek koordinasi kebijakan dan proses administratif.

“NDB benar-benar melihat potensi investasi di proyek-proyek kita, tidak ada intervensi negara lain. Jadi saya rasa ini murni kerja sama yang saling menguntungkan,” katanya.