Setelah Harga Pangan Naik, Terbitlah BLT Minyak Goreng

Jakarta - Harga komoditas pangan dan energi melonjak di Tanah Air. Pemerintah menyebutnya sebagai dampak akibat perang antara Ukraina dan Rusia. 

Salah satu komoditas yang hingga kini harganya masih tinggi adalah minyak goreng. Sementara harga bahan bakar jenis Pertamax telah dinaikkan dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan konflik kedua negara tersebut mengakibatkan inflasi dan kenaikan harga yang akan berdampak pada daya beli masyarakat. 

Agar masyarakat dapat mengatasi kenaikan itu, pemerintah memberikan tambahan bantuan perlindungan sosial.

"Arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu dipertebal, jadi pemerintah memberikan subsidi langsung," kata Menko Airlangga saat memberikan keterangan pers yang dipantau secara virtual melalui instagram Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk April, Mei, dan Juni, sebesar Rp 100 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).

BLT tersebut dibayarkan sekaligus pada April 2022, sehingga KPM mendapat Rp 300 ribu guna memenuhi kebutuhan selama Ramadhan.

Sebelumnya, pemerintah memberikan subsidi melalui bantuan sosial (bansos) ekstra jelang Ramadhan untuk pemegang kartu sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT).

Bantuan sosial (bansos) tambahan jelang Ramadhan tersebut diberikan kepada pemegang kartu sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT).

Terbaru, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Bantuan subsidi upah akan menyasar kepada 8,8 juta tenaga kerja, yang saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.

"Besarnya Rp 1 juta per penerima dan sasarannya untuk 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan pemerintah berencana memberikan bantuan untuk usaha mikro sebesar Rp 600 ribu untuk setiap penerima dengan sasaran 12 juta pelaku usaha. (ant/act)