Koperasi Merah Putih: Jalan Menuju Keadilan Ekonomi yang Nyata dan Berkelanjutan

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam situasi global yang terus bergejolak, koperasi kembali mendapatkan tempat sebagai strategi pembangunan ekonomi yang tak hanya inklusif, tetapi juga berdaulat. Melalui program nasional Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan lahirnya 80.000 koperasi baru yang diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi di tengah ketimpangan struktur ekonomi nasional.

Koperasi bukan lagi sekadar formalitas administratif. Jika dikelola dengan sungguh-sungguh dan berbasis penguatan kelembagaan, koperasi dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang tahan banting terhadap krisis. Inilah yang menjadi semangat dari Koperasi Merah Putih—sebuah inisiatif untuk membangun kekuatan ekonomi rakyat dari bawah.

Namun, dalam upaya membangun koperasi yang berkualitas, tantangan besar juga harus dihadapi. Permasalahan utama koperasi di Indonesia bukan semata keterbatasan digitalisasi, melainkan lemahnya tata kelola, minimnya kompetensi manajemen, serta belum optimalnya payung hukum yang melindungi para anggotanya. Tanpa perbaikan menyeluruh, koperasi hanya akan jadi proyek kuantitas, bukan kekuatan ekonomi rakyat yang sebenarnya.

Transformasi koperasi memerlukan rebranding besar-besaran yang melibatkan banyak pihak—dari negara hingga komunitas akar rumput. Hal ini mencakup penguatan SDM koperasi, pelatihan kepemimpinan, penciptaan duta koperasi, hingga membangun institusi pendidikan khusus koperasi seperti SMK atau sarjana koperasi.

Menanggapi urgensi tersebut, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Koperasi Hebat, Indonesia Kuat” menyatakan bahwa koperasi adalah strategi kebangsaan dan bukan sekadar warisan sejarah. “Koperasi bukan nostalgia atau label kosong. Ini jalan khas Indonesia, lahir dari rahim sejarah bangsa, sebagai jalan tengah antara kapitalisme yang menindas dan sosialisme yang menafikan hak milik,” ungkap Ibas.

Ia menegaskan, Koperasi Merah Putih bukan sekadar proyek branding, tapi harus menjadi upaya besar yang berkualitas dan berdampak. “Kalau kita ingin bangun 80 ribu koperasi, maka kualitas dan tata kelolanya harus kita jaga. Tanpa transparansi, sistem manajemen yang sehat, dan pemimpin yang kompeten, maka digitalisasi sekalipun hanya akan mempercepat kegagalan,” ujar Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Baca Juga

Dari Usaha Fashion ke Minimarket, Kisah Agen BRILink di Merauke yang Sukses Dongkrak Ekonomi Keluarga