Setelah Pedagang Online, Kini Pemerintah Mau Kejar Pajak dari Medsos

Jakarta, tvOnenews.com -  Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengungkap rencana pemerintah menarik pajak melalui data analytic dan media sosial (medsos) untuk meningkatkan pendapatan negara. 

"Penggalian potensi itu melalui data analytic maupun media sosial," kata Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (15/7/2025).

Anggito menjelaskan, pemungutan pajak melalui data analytic dan media sosial ini menjadi salah satu bagian dari output perumusan kebijakan administratif yang termuat dalam rencana kerja program pengelolaan penerimaan negara tahun anggaran 2026. 

Rencana ini diarahkan untuk mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian.

Selain itu, adapula rekomendasi cukai produk pangan olahan bernatrium (P2OB), penguatan regulasi perpajakan dan PNBP untuk peningkatan penerimaan negara, serta rekomendasi proses bisnis untuk kegiatan ekspor impor dan logistik.

Selain output perumusan kebijakan administratif, ada juga output pelayanan, komunikasi dan edukasi; output pengawasan dan penegakkan hukum; output ekstensifikasi penerimaan negara; serta output penanganan keberatan/banding/gugatan.

Baca Juga

Kabar Gembira! Dedi Mulyadi Usul 70 Persen Pajak Tambang Masuk Kas Desa: Berkeadilan

Program-program itu diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada 2026 dengan menggunakan rencana anggaran senilai Rp 1,99 triliun dari total usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan pada tahun depan senilai Rp 52,01 triliun.

"Total kebutuhan Rp 1,99 triliun. Pagu yang tersedia itu adalah Rp 1,63 triliun, ada usulan tambahan yang tidak terlalu signifikan jumlahnya mudah-mudahan bisa, Rp 366,42 miliar yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan program tersebut di atas," ungkap  Anggito. (nba)