Banyak Penerima Bansos Terindikasi Judol, Gus Ipul: Ini Mengejutkan dan Memprihatinkan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku prihatin terkait banyaknya penerima yang memanfaatkan bantuan sosial (bansos) untuk transaksi judi online (judol). 

Gus Ipul mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan hal itu. Sebab, seharusnya masyarakat menggunakan bansos tersebut untuk membeli keperluan yang dibutuhkannya. 

"Ini sungguh sangat mengejutkan dan memprihatinkan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bansos itu," katanya, Minggu (20/7/2025). 

Oleh karena itu, Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan analisis terkait transaksi judol ini, khususnya rekening para penerima bansos. 

Sebab, kedepannya, pemerintah akan melakukan tindakan tegas dengan mencabut bansos bagi penerima yang terindikasi melakukan transaksi judol dan digantikan dengan penerima baru yang lebih membutuhkan.

"Dalam rangka memenuhi harapan banyak pihak agar bansos tepat sasaran dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya," tandasnya. 

Baca Juga

Bansos Beras 30 Kilogram Cair September 2026, Begini Cara Cek Status Penerima Bansos

Sebelumnya, Kemensos menyebut sebanyak 228 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tidak menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua akibat terindikasi judi online. 

"228.048 sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua," ucap Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di kantornya, Sabtu (19/7/2025). 

Gus Ipul mengungkapkan, bahwa berdasarkan hasil analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak 603.999 terindikasi terlibat transaksi judi online. 

Namun, 375.951 KPM masih menerima bansos, lantaran pemerintah terlanjur mencairkan bantuan tersebut. 

Akan tetapi kedepannya, sambung Gus Ipul, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan pendalaman mengenai transaksi judi online yang dilakukan penerima bansos. 

Agar nantinya yang terlibat judi online ini akan dihapus dari penerimaan bansos dan digantikan dengan penerima baru yang lebih membutuhkan. (aha/rpi)