Abduh PKB Minta KPK Jangan Tumpul Usut Kasus BLBI-BCA

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus BLBI-BCA terkait adanya dugaan rekayasa dalam akuisisi 51% saham BCA oleh Djarum Grup milik Budi Hartono di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Temuan dari Pansus DPD RI untuk kasus BLBI-BCA ini, menurut Abduh — sapaan akrabnya — telah mengungkap adanya kerugian negara triliunan rupiah dari kasus tersebut.

“KPK jangan tumpul untuk mengusut kasus ini. Mulai lakukan penyelidikan dan penyidikan kasus BLBI-BCA yang menyedot uang negara ini,” tegas Abduh, Jumat (15/8).

Langkah konkret yang akan dilakukan oleh Komisi III, lanjut Abduh, adalah memanggil KPK, Pansus DPD RI untuk BLBI-BCA, dan pihak terkait lainnya untuk dimintai informasi terkait kasus ini dari hulu sampai hilirnya.

“Komisi III akan berkoordinasi dengan Pansus DPD RI untuk mendalami informasi terkait perkembangan kasus BLBI-BCA. Setelah itu, akan kami lakukan rapat dengan KPK dan Pansus DPD RI untuk membahas kasus ini,” ucap Abduh.

Abduh, yang berasal dari Dapil Jateng VI, menilai potensi kerugian dari kasus BLBI-BCA yang menyedot anggaran negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika kerugian itu dapat dihentikan dan dikembalikan kepada negara, artinya manfaatnya dapat dialihkan untuk pembangunan yang menyejahterakan rakyat.

Baca Juga

KPK "Mencurigai" Anggota Polri Yayat Sudrajat Terkait Pengadaan di Bekasi

“Jadi pengusutan kasus ini, selain sebagai langkah menegakkan hukum, juga untuk mengembalikan uang negara yang semestinya digunakan untuk menyejahterakan rakyat,” tegas Abduh.

Terakhir, Abduh menegaskan bahwa pengusutan kasus ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, yang mengatakan berkomitmen memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi.

“Presiden Prabowo mengatakan tidak ada pilihan lain bagi beliau selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan. Kita mesti dukung Presiden Prabowo dari penyelewengan APBN yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya dengan mengusut tuntas kasus BLBI-BCA ini,” tandas Abduh.

Sebelumnya, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, mendorong Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan uang negara yang terkait megaskandal BLBI, termasuk mengambil alih 51% saham BCA.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo perlu segera membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan mafia keuangan di balik skandal raksasa yang menggerogoti uang rakyat hingga triliunan rupiah.

"Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar," ujar Sasmito yang juga Ketua LPEKN (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara), Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Sasmito menduga adanya rekayasa dalam akuisisi 51% saham BCA oleh Djarum Grup, kerajaan bisnis milik Budi Hartono di era Megawati. "Pada waktu itu, pada Desember 2002, nilai sahamnya (BCA) Rp117 triliun. Dalam buku, BCA mempunyai utang ke negara Rp60 triliun, diangsur Rp7 triliun setiap tahunnya," sebut Sasmito. (nsp)