Dunia Usaha Butuh Kepastian Usai Reshuffle, Saleh Husin Sebut Menkeu Purbaya Perlu Lakukan Reformasi Struktural

Jakarta, tvOnenews.com - Pergantian posisi strategis Menteri Keuangan RI mendapat beragam respons dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari dunia usaha dan industri.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, memandang bahwa pergantian Menkeu merupakan hal wajar dalam dinamika politik dan ekonomi.

Menurutnya, keputusan Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk mengubah formasi kabinet, khususnya kursi Menteri Keuangan, merupakan bentuk penyesuaian strategi dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global.

Saleh Husin menilai, hal terpenting bagi bagi pelaku usaha adalah kesinambungan arah kebijakan fiskal agar tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor riil. 

“Selama transisi ini, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan, agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan,” kata Seleh dalam keterangan tertulis yang diterima tvOnenews.com, Selasa (9/9/2025)..

Baca Juga

LPSK Ungkap Lonjakan Permohonan Perlindungan Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Saleh optimis bahwa reshuffle ini akan memberi dampak positif terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi nasional.

Ia menilai kehadiran Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dapat memperkuat koordinasi dengan sektor riil.

“Dengan ditunjuknya Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru, tentu diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Mendorong Kebijakan Pro-Growth

Dengan dilantiknya Purbaya, Saleh mengungkapkan harapan pelaku industri terhadap kebijakan fiskal yang berpihak pada pertumbuhan.

Menurutnya, salah insentif bagi industri pengolahan akan menjadi kunci memperkuat daya saing nasional.

“Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan, baik melalui keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi. Selain itu, harmonisasi tarif dan bea masuk juga perlu ditata agar industri dalam negeri lebih kompetitif,” paparnya.

Perlu Reformasi Struktural dan Birokrasi

Saleh pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian RI itu juga menyoroti perlunya reformasi struktural di bidang fiskal agar dampaknya lebih terasa bagi pertumbuhan industri.

“Reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana, dan mendorong kepatuhan sukarela. Selain itu, efisiensi belanja negara perlu diperkuat dengan fokus pada belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha,” ujar Saleh.

Menutup pandangannya terhadap Menkeu baru, Saleh menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi dunia usaha.

Forum dialog antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi pelaku industri dalam hal ini baik Kadin maupun Apindo harus diperkuat sehingga aspirasi dunia usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

“Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo resmi melantik 5 pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pelantikan dan pengangkatan pejabat berlandas pada Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Selain Kemenkeu, perombakan kabinet pada Senin lalu terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. (rpi)