Banyak Kasus Keracunan MBG, Banggar DPR Usulkan 3 Skema Alternatif untuk Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, tvOnenews.com - Banyaknya kasus keracunan yang menimpa anak-anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat program andalan Prabowo-Gibran ini menjadi sorotan serius.

Bahkan, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah menghentikan MBG sementara waktu dan melakukan evaluasi menyeluruh.

Terkait hal tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menawarkan sejumlah opsi agar program MBG bisa tetap berjalan namun dengan tata kelola lebih baik.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan perlunya langkah cepat untuk memperbaiki pola penyaluran anggaran maupun sistem pengawasan.

“Program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran. Yang penting kita temukan dulu di mana letak masalahnya,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Sumber :

• Syifa Aulia/tvOnenews.com

Baca Juga

Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo Dinilai Kokohkan Integritas dan Kedaulatan Bangsa

Said menjelaskan, ada tiga skema alternatif yang ditawarkan Banggar DPR.

Pertama, penyaluran anggaran MBG dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga langsung dikelola oleh pemerintah daerah.

Kedua, bantuan MBG bisa dimasukkan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau PKH selama ini per bulan Rp300 ribu, kita tambahin Rp300 ribu. Tapi yang Rp300 ribu itu untuk MBG,” jelasnya.

Sementara itu, skema ketiga adalah mendekatkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah agar pengawasan lebih efektif.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hingga pertengahan September 2025 terdapat lebih dari 5.360 anak mengalami keracunan terkait program MBG.

Atas temuan ini, Said menekankan pentingnya deteksi dini atas permasalahan di lapangan.

“Harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek?” katanya.

Meski demikian, Said menolak anggapan bahwa program MBG harus dihentikan.

"Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dulu di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu (harus disajikan). Kan sudah 14 jam sendiri. Sehingga perlu pola baru, atau skema diubah, setiap sekolah ada satu SPPG. Sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan bertindak tegas jika anggaran MBG tidak terserap secara optimal hingga akhir Oktober 2025.

Anggaran tersebut akan dialihkan untuk sektor lain, termasuk mengurangi defisit maupun utang negara.

"Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun," kata Purbaya.

Ia menambahkan, meskipun Presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, realisasi di lapangan tetap menjadi faktor utama yang menentukan.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan membantu mempercepat penyerapan dengan memperkuat manajemen serta pengawasan.

"MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam," ujarnya saat itu. (ant/rpi)