Siap-siap Gaji dan Tunjangan ASN Jadi Satu Paket, Pemerintah Matangkan Skema Single Salary, Jadi Naik atau Tidak?
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Aparatur sipil negara (ASN) perlu siap-siap menerima model gaji baru karena pemerintah sedang memfinalisasi rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary.Â
Skema ini bakal menyederhanakan struktur gaji ASN yang selama ini terdiri dari banyak komponen, sekaligus memastikan kesejahteraan pegawai negeri lebih terjamin.
Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem remunerasi di lingkungan birokrasi.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tri Budhianto, menjelaskan bahwa single salary menjadi bagian dari cara pemerintah agar seluruh hak penghasilan ASN dapat diterima secara utuh dan sesuai ketentuan.
"Sebetulnya single salary ini setahu kami sih salah satu cara pemerintah itu memang betul-betul dalam penggajian itu sangat sesuai dengan yang diterima yang menjadi hak dari pegawainya," kata Tri dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Lebih lanjut, Tri mengungkapkan pembahasan teknis mengenai penerapan sistem tersebut masih terus dilakukan antara Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Ini masih terus berprogres ya, kami sudah komunikasi juga dengan Kementerian PANRB untuk bisa memastikan sistem penggajian kita menggunakan single salary," ujarnya.
Tri menilai, penerapan single salary dapat menyederhanakan berbagai tunjangan yang selama ini terpisah dari gaji utama ASN.
Sehingga, dengan sistem baru ini, seluruh komponen penghasilan akan terintegrasi dalam satu struktur penggajian yang lebih sederhana dan adil.
"Memang pada prinsipnya kita sejak lama seinget saya kita juga inginnya semuanya single salary ya semuanya, lebih satu kesatuan penghasilan kita," lanjutnya.
Terkait dengan rencana kenaikan gaji ASN, Tri menyebut hingga kini pemerintah belum menetapkan keputusan resmi untuk tahun anggaran 2026.
Ia menegaskan, setiap kebijakan penggajian akan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal dan prioritas belanja negara.
"Kalau kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung dari prioritas pemerintah saat ini. Kalau memang pemerintah pada saat itu kenaikan gaji jadi prioritas, saya yakin itu juga akan diperhitungkan dan akan menjadi bagian di tahun depannya," sebutnya,
Tapi kalau kita bicara di tahun 2026, seinget saya di nota keuangan belum kelihatan terkait kenaikan gaji itu," tandas Tri. (ant/rpi)
Load more