Dibayangi Utang Kereta Cepat KCIC, Purbaya Tegaskan APBN Ogah Ikut Menanggung

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya memastikan utang proyek strategis nasional itu tidak menjadi tanggungan fiskal negara di masa mendatang.

Sebab, beban tersebut nantinya akan ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang memiliki kemampuan finansial dan struktur manajemen yang lebih fleksibel.

"Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Lebih lanjut, kata Purbaya, pemerintah tidak ingin setiap proyek infrastruktur berujung pada beban negara, baik dari sisi pembiayaan maupun pengelolaan hasilnya.

"Karena kalau enggak ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," ujarnya.

Baca Juga

Menko Muhaimin Beri Penghargaan atas Kepatuhan Badan Usaha dan Pemda dalam Program JKN

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua opsi penyelesaian pembiayaan proyek KCIC, yakni melalui penambahan ekuitas atau pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10).

Dony menambahkan, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung terbukti memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.

Efisiensi waktu perjalanan menjadi nilai tambah utama, sementara jumlah penumpang terus meningkat hingga mencapai 30 ribu orang per hari.

"Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang proyek KCIC dengan pihak China saat ini masih berlangsung.

"Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan," kata Rosan, Rabu (8/10).

Rosan menuturkan, restrukturisasi tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga mencakup pembenahan menyeluruh terhadap struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang di kemudian hari. (ant/rpi)