Kadin Respons soal Government Shutdown AS, Anindya Bakrie Tekankan Dunia Usaha Fokus jaga Produksi

Jakarta, tvOnenews.com - Dunia usaha dalam negeri kini menaruh perhatian penuh pada upaya menjaga stabilitas kapasitas produksi di tengah dinamika ekonomi global. 

Langkah ini menjadi penting setelah Amerika Serikat (AS) kembali menghadapi penutupan sementara pemerintahan (government shutdown), yang dikhawatirkan berdampak pada rantai pasok dan perdagangan internasional.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan pelaku usaha dalam negeri berfokus mempertahankan produktivitas agar sektor manufaktur tetap berjalan optimal. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjaga daya saing industri ekspor Indonesia di tengah ketidakpastian global.

“Yang penting kita fokus saja untuk memastikan kapasitas kita tetap baik buat (produksi) alas kaki, tekstil, garmen, karena ternyata hal (produksi) yang sama itu yang mau digunakan (untuk pasar) ke Uni Eropa dan Kanada,” kata Anindya di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Anindya, yang akrab disapa Anin, menjelaskan bahwa fenomena penutupan pemerintahan di AS bukanlah yang pertama kali terjadi.

Menurutnya, walau sebagian kegiatan pemerintahan dihentikan, ekonomi Negeri Paman Sam tidak sepenuhnya lumpuh. Aktivitas perdagangan dan hubungan ekonomi dengan negara lain masih tetap berjalan.

“(Government shutdown) Itu bukan yang pertama kali. Ternyata dari waktu ke waktu di setiap presiden ada saja (government shutdown). Memang cara mereka bekerja rupanya begitu,” ujar Anin.

Lebih lanjut, Anin menegaskan bahwa Indonesia perlu terus mencari pasar ekspor baru agar tidak terlalu bergantung pada satu kawasan.

Ia menilai langkah diversifikasi pasar menjadi strategi penting menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari shutdown hingga perang dagang antara AS dan Tiongkok.

“Yang paling penting adalah bagaimana tetap kita memonitor, menyikapinya, tapi juga membuka pasar-pasar alternatif, (contohnya) kita juga membuka dengan Kanada dan Uni Eropa,” ucapnya.

Sebelumnya, pada Rabu (1/10), pemerintah federal AS resmi memasuki masa penutupan akibat kegagalan Kongres meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan. Kondisi ini menjadi penutupan pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir.

Dampaknya, ratusan ribu pegawai federal terpaksa mengambil cuti tanpa bayaran, sejumlah layanan publik ditunda, dan publikasi data ekonomi berpotensi tertahan.

Shutdown terjadi setelah Senat AS gagal mencapai kesepakatan mengenai RUU pendanaan jangka pendek yang seharusnya menjaga kelangsungan operasional pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington DC pada Jumat (10/10). Pertemuan tersebut membahas peluang investasi dan kerja sama, termasuk kelanjutan negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penutupan sementara pemerintahan AS turut mempengaruhi jalannya pembahasan kesepakatan tarif antara kedua negara.

Meski begitu, Airlangga memastikan pemerintah akan terus menjalin komunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) untuk mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan proses negosiasi tersebut. (ant/rpi)