Dedi Mulyadi Ungkap APBD Jabar Turun, Tapi Biaya Belanja Kepentingan Pembangunan Naik Dibanding Tahun Lalu

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan selain mencocokan data soal dana mengendap Rp4,1 triliun, dirinya turut menyampaikan soal pengelolaan keuangan daerah Jawa Barat ke Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/10/2025).

Dedi mengungkapkan akan menyampaikan ke Kemendagri bahwa belanja modal untuk kepentingan pembangunan daerah Jawa Barat mengalami kenaikan pada tahun 2026 mendatang.

“Hari ini kita akan menyampaikan paparan pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat dan kita akan menyampaikan belanja modalnya untuk kepentingan pembangunannya mengalami  kenaikan hampir 1000 persen dibanding anggaran tahun lalu,” ucap Dedi, di Kemendagri, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu Dedi mengungkapkan walaupun biaya belanja mengalami kenaikan, justru Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan.

“Padahal besaran anggarannya mengalami penurunan, tahun lalu Rp37 T sekarang hanya Rp31 T,” jelas Dedi.

Kemudian Dedi mencontohkan soal alokasi pembangunan jalan. Pada tahun lalu membutuhkan dana Rp400 triliun, namun pada tahun depan akan mengalami kenaikan hingga Rp3,5 hingga Rp4 triliun.

Terkait hal ini, Dedi akan memaparkan strategi pengelolaan keuangan dan belanja yang tepat kepada Kemendagri.

“Sebagai contoh ilustrasi alokasi jalan, dulu hanya Rp400 T, hari ini kita bisa menyentuh Rp3,5-4 T. Nah ini akan kita sampaikan strategi yang kita lakukan, bagaimana melakukan pengelolaan keuangan daerah, belanjanya tepat dan kita laporkan ke pak mendagri hari ini,” tegas Dedi.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 lantaran mengendapnya uang Pemda di bank-bank.

Purbaya juga menyinggung adanya 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.

Disebutkan bahwa total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai angka Rp234 triliun. Dari 15 Pemda itu, Pemprov Jabar diketahui berada di urutan kelima dengan Rp4,1 triliun, sementara urutan pertama ada Provinsi Jakarta dengan Rp14,6 triliun. (ars/rpi)