Kadin Gaungkan Kolaborasi Besar Pemerintah-Swasta Dorong Ekonomi Hijau dan SDM Unggul

Selain itu, mayoritas penduduk usia produktif masih memiliki tingkat pendidikan rendah, yang berpotensi menekan produktivitas nasional. Karena itu, pelatihan vokasi dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci agar Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

“Rakornas Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan 2025 menjadi forum koordinasi penting untuk menyelaraskan upaya dunia usaha dengan strategi nasional pembangunan SDM, inovasi, dan keberlanjutan,” tegas Shinta.

Momentum Rakornas juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

MoU tersebut menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam pengembangan pelatihan vokasi, pelibatan dunia usaha dalam kurikulum pendidikan, penguatan program budaya, hingga kolaborasi riset dan inovasi teknologi.

Shinta berharap kerja sama ini dapat mempercepat implementasi kebijakan vokasi link and match, memperluas akses pendidikan berkualitas, dan memberdayakan komunitas budaya.

“Mari kita menjaga semangat gotong royong ini ke depan, agar investasi hari ini benar-benar berdampak bagi kita semua,” ujarnya.

Baca Juga

Kadin Tolak Wacana Penahanan Restitusi Pajak, Dunia Usaha Butuh Kepastian di Tengah Tekanan Global

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno, menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.

“Jadi dengan adanya kerja sama ini, kita membuat joint task force, kita membuat joint dashboard. Kita akan semakin meningkatkan kesesuaian antara pendidikan di lembaga vokasi dengan kebutuhan di pasar kerja. Ini untuk mengurangi risiko mismatch,” kata Pratikno.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyoroti potensi besar sektor kesehatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Khususnya sektor kesehatan memang secara historis pertumbuhannya tinggi, di atas 8 persen. Sekarang kita ingin memastikan bagaimana itu bisa diterjemahkan menjadi pertumbuhan domestik bruto,” ujar Budi.

Ia mengungkapkan, pemerintah kini tengah menganalisis pola belanja kesehatan yang tumbuh sekitar 90 persen untuk mengidentifikasi potensi penguatan industri dalam negeri.

“Kami duduk bersama teman-teman Kadin, bisa tidak mereka berinvestasi tanpa menggunakan uang APBN menggunakan dana mereka sendiri, untuk membangun industri kesehatan dalam negeri. Bisa di sektor farmasi, alat kesehatan, rumah sakit, atau klinik. Dengan demikian, itu akan mendorong pertumbuhan domestik bruto,” pungkasnya.