Purbaya Jelaskan soal Kopdes Merah Putih Jadi Syarat Cairnya Dana Desa 2025: Dari Rp60 Triliun, Rp40 Triliun untuk Nyicil

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menetapkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu syarat baru dalam proses pencairan Dana Desa pada tahun anggaran 2025.

Ketentuan tersebut dibuat untuk memastikan penyaluran Dana Desa berjalan lebih terarah, terutama dalam mendukung program pembentukan koperasi desa yang menjadi prioritas nasional.

Aturan mengenai syarat baru ini resmi berlaku setelah ditetapkan melalui regulasi teknis yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh pemerintah desa dalam menyiapkan pencairan tahap berikutnya.

Beleid ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 19 November 2025 dan mulai diundangkan sejak 25 November 2025.

“Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu menetapkan PMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024,” demikian bunyi pertimbangan PMK 81/2025, dikutip di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Mekanisme pencairan Dana Desa tetap dilakukan dalam dua tahap, tetapi terdapat perubahan pada syarat penyaluran tahap II sebagaimana tercantum dalam Pasal 24.

Baca Juga

Purbaya Bidik Dana US$1 Miliar dari Panda Bonds yang Dijual di China

Pada PMK 108/2024, syarat tahap II hanya mencakup laporan realisasi serapan dan capaian keluaran tahun sebelumnya serta realisasi tahap I minimal 60 persen dengan rata-rata capaian keluaran sekurang-kurangnya 40 persen.

Melalui PMK 81/2025, syarat tahap II ditambah dua ketentuan baru, yakni kewajiban menyerahkan akta pendirian badan hukum atau bukti penyampaian dokumen pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Syarat tambahan lainnya berupa surat pernyataan komitmen dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid tersebut.

Saat berbicara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11), Purbaya menjelaskan bahwa sebagian Dana Desa memang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, ia menegaskan masih akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut.