Tambah Kuota LPG 3 Kg selama Nataru, Bahlil Jamin Tak Tambah Beban APBN
- Abdul Gani Siregar-tvOne
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tambahan kuota pasokan LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) untuk kebutuhan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), tidak akan menambah beban APBN.
Hal itu disampaikan Bahlil seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis kemarin.
Menteri ESDM yang juga telah koordinasi dengan Menteri Keuangan menegaskan bahwa tambahan anggaran tidak diperlukan.
Pasalnya, harga minyak mentah dunia maupun Indonesian Crude Oil Price (ICP) saat ini berada di bawah asumsi APBN 2025.
"Enggak ada penambahan anggaran, karena harga ICP dunia turun. Karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp 82 triliun, sementara realisasi dengan menambah 350 ribu metrik ton itu nggak sampai Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77-78 triliun," kata Bahlil, dikutip Jumat (28/11/2025).
Dengan demikian, penambahan kuota LPG bersubdisi masih berada dalam batas kewenangan fiskal pemerintah dan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Kuota LPG bersubsidi untuk 2025 telah ditetapkan sebesar 8,16 juta metrik ton, namun pemerintah telah sepakat untuk menambah kuota sebesar 350 ribu metrik ton guna menjamin pasokan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Ini untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan tahun baru, untuk kita semua di 2025. Insya Allah clear menyangkut dengan LPG, jadi nggak ada masalah," ujarnya.
Diketahui, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, juga menyetujui usulan menambah pasokan kebutuhan LPG bersubsidi menjelang Nataru tersebut.
"Jadi, kira-kira ini subsidi untuk LPG itu kan dari sisi volume-nya mungkin akan melebihi (saat Nataru). Tapi, karena harganya turun, kalau kita penuhi pun tidak melebihi anggaran tahun 2025," katanya kepada awak media.
Purbaya menjelaskan bahwa meski volume subsidi kemungkinan meningkat, total belanja subsidi tetap berada dalam batas anggaran yang wajar.
Penambahan kuota berlaku untuk tahun berjalan. Sementara untuk 2026, keputusan akan diambil setelah melihat perkembangan harga energi global. (rpi)
VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Load more